» » » Pemerintah Diharapkan Bisa Membuat Kebijakan Ekonomi yang Pro Industri Maritim

Jakarta, eMaritim.CoM,-"Pemerintah diharapkan bisa membuat kebijakan ekonomi yang pro industri maritim guna mempercepat program pemberdayaan industri pelayaran nasional,"ujar Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association, Carmelita Hartoto, yang juga Ketua Umum Kadin Bidang Logistik di Jakarta, belum lama ini.

Carmelita menilai agenda prioritas yang perlu dijalankan adalah insentif fiskal dan moneter kepada pelayaran yang setara negara lain. Diantaranya mengubah aturan perdagangan (term of trade) ekspor dari harga yang diterima di atas kapal (free on board/FOB) menjadi nilai dari barang yang akan dikirim ditambah ongkos dan nilai asuransi barang (cost insurance and freight/CIF) dan impor dari CIF menjadi FOB.

Pemerintah juga harus menyelesaikan peraturan pemerintah terkait laut dan keamanan guna mengakhiri tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut dan reposisi peran BUMN kepelabuhanan menjadi katalisator pertumbuhan.

Sementara itu Pakar Transportasi Universitas Hasanuddin Makassar, M.Yamin Jinca mengatakan tingginya biaya logistik pengapalan menjadi salah satu hal yang harus dipecahkan dalam pembangunan kemaritiman."Hal itu karena masih timpangnya jumlah industri di wilayah barat dan timur," ucapnya.

Untuk menekan biaya logistik yang tinggi, pemerintahan Jokowi-JK antara lain harus merelokasi sebagian industri dari Pulau Jawa ke kawasan timur Indonesia."Jika tidak dilakukan biaya logistik akan tetap tinggi," ujarnya. (pulo lasman simanjuntak)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
World Maritime Day 2017: "Connecting Ships, Ports and People"

close
Banner iklan disini