» » » Indonesia Mengambil Sikap Keras Terhadap Tiongkok Mengenai Kepulauan Natuna

Jakarta,eMaritim.Com,-Tentara Nasional Indonesia [TNI] meningkatkan kehadiran Angkatan Udaranya di Laut Tiongkok Selatan, yang menunjukkan sikap Presiden Joko Widodo yang baru terpilih dan para jenderal papan atas bertekad mengambil sikap keras terhadap Tiongkok untuk mempertahankan kedaulatan atas Kepulauan Natuna.

Tanggal 15 Januari, Panglima TNI Jend. Moeldoko menegaskan tekad pimpinan TNI untuk bersikap keras terhadap ancaman apa pun dari Tiongkok terhadap wilayah Indonesia di Laut Tiongkok Selatan. Ia juga menjelaskan perluasan peran Angkatan Udara Indonesia dalam memenuhi strategi ini.

“Di masa depan, saya berharap Angkatan Udara Indonesia akan mampu meningkatkan kedaulatan kami, khususnya di Laut Tiongkok Selatan," kata Moeldoko sewaktu pelantikan KSAU Agus Supriatna di Pangkalan Militer Halim Perdanakusuma di Jakarta, menurut theJakarta Post.

Moeldoko mengatakan, persaingan Laut Tiongkok Selatan semakin tangguh dan Angkatan Udara harus mengamankan wilayah udara Indonesia dan jalur perdagangan di daerah ini, demikian tulis surat kabar itu.

Dalam komentar yang menyinggung hubungan keamanan bilateral yang lebih erat dengan Jepang, Vietnam, dan Filipina, Panglima TNI mengatakan, Indonesia akan berupaya meningkatkan hubungan keamanannya dengan negara besar lainnya di kawasan itu.

Moeldoko mengatakan, peningkatan kedaulatan udara di Laut Tiongkok Selatan penting untuk menjalin kemitraan keamanan dengan negara-negara tetangga dan meningkatkan ekonomi nasional, kata the Jakarta Post.

Komitmen Moeldoko untuk memanfaatkan tentara nasional Indonesia, khususnya angkatan udara, dalam membela kedaulatan Indonesia, akan menimbulkan rintangan dan dilema besar bagi lajunya langkah Tiongkok untuk mendirikan kedaulatan penuh atas 90 persen Laut Tiongkok Selatan dalam lingkup jalur 10-garis versinya.

Indonesia, dengan 250 juta jiwa, adalah negara terpadat keempat di dunia [setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat] dan merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar. Indonesia adalah bangsa terkemuka di dunia Muslim dan memiliki hubungan keamanan yang dekat dengan Amerika Serikat.

Indonesia tidak mengakui klaim Tiongkok
Gordon G. Chang, seorang pakar tentang urusan keamanan Asia, mengatakan kepada Asia Pacific Defense Forum [APDF] bahwa Beijing ketemu batunya ketika berupaya mengganggu kedaulatan atas Kepulauan Natuna.

Indonesia tidak mengakui bahwa Tiongkok mengklaim Natuna sebagai miliknya, bahkan ketika Tiongkok menuntut bahwa Indonesia menyerahkannya kepada mereka.

“Upaya Indonesia untuk memperbesar aset udara di sekitar kepulauan adalah indikasi yang jelas bahwa, apa pun yang mungkin disampaikan oleh para diplomat Jakarta kepada publik, Natuna adalah salah satu kepulauan yang terlalu jauh bagi Tiongkok," kata Chang.

Jend. Moeldoko juga menekankan secara jelas bahwa Indonesia harus memodernisasi dan memperluas Angkatan Udara untuk memenuhi tantangan penegakan kedaulatan dan mempertahankan keamanan atas wilayahnya di Laut Tiongkok Selatan.

Moeldoko mengatakan, pesawat jet tempur baru, termasuk T-501 Golden Eagle, Sukhoi, Super Tucano dan F-16 akan membantu pengintaian. Angkatan Udara menyusun rencana strategis tahun 2015 untuk membeli pesawat tempur yang akan menggantikan pesawat tempur F-5 yang sudah berusia 34 tahun, kata the Jakarta Post.



Sikap tegas TNI untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia menandai perubahan dramatis dari diplomasi tradisional "non-blok" dan "konsensus" yang diikuti selama lima tahun terakhir oleh Menteri Luar Negeri terdahulu, Marty Natalegawa. Ia memprioritaskan untuk mempertahankan hubungan bebas konflik dengan Tiongkok dan secara hati-hati mencari konsensus di antara Perhimpunan 10 Bangsa-bangsa Asia Tenggara [ASEAN].

Namun demikian, kebijakan Natalegawa ditantang oleh negara-negara anggota ASEAN Vietnam dan Filipina, yang terkurung dalam sengketa kewilayahan dengan Beijing atas wilayah Laut Tiongkok Selatan. Hal ini juga membuat murka para jenderal TNI papan atas yang khawatir bahwa Natalegawa mempertaruhkan keamanan bangsa.

Widodo mengejutkan banyak komentator karena mendukung garis keras para jenderal dalam membela kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan. Sikap keras ini menuntun ke awal yang baik dengan para pimpinan angkatan bersenjata, meskipun ia tidak memiliki latar belakang militer, dan telah terbukti populer di mata publik.

Seorang analis Asia, Carl Thayer memperingatkan dalam The Diplomat bahwa kemungkinan terdapat bahaya dalam kebijakan baru Widodo-Moeldoko.

“Presiden baru Indonesia bisa membahayakan hubungan bilateral dan kesatuan ASEAN dengan 'shock therapy'" maritimnya, tulis Thayer, pensiunan profesor di University of New South Wales.

Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pudjiastuti melaporkan bahwa shock therapy Indonesia menghasilkan penurunan drastis dalam kapal asing yang beroperasi di sekitar Kepulauan Natuna. Ia juga mengklaim bahwa hal tersebut tidak merusak hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Namun, tetap saja bahwa kebijakan shock therapy Presiden Widodo memunculkan pertanyaan," tulisnya.

Dalam lima hari setelah pengumuman "shock therapy" Widodo, Indonesia telah menyita 155 kapal nelayan asing. Pengumuman itu menyusul periode peningkatan jumlah kapal nelayan di sekitar Kepulauan Natuna.

“Pada tahun lalu, tidak ada kapal nelayan Tiongkok yang beroperasi di perairan sensitif di sekitar Kepulauan Natuna. Tahun ini, para analis asing melaporkan bahwa kapal nelayan Tiongkok bahkan telah memasuki perairan wilayah Indonesia dan dalam sejumlah kasus telah berlayar hingga ke muara-muara di kepulauan kecil. Hal ini menggiring para pengamat untuk berspekulasi bahwa kebijakan shock therapy Widodo adalah tanda bagi Tiongkok untuk mengekang aktivitas tersebut," tulis Thayer.(cupuma.com/sonny listyanto/lasman simanjuntak)


eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
World Maritime Day 2017: "Connecting Ships, Ports and People"

close
Banner iklan disini