Komentar
Jakarta,eMaritim.Com,- Mafia migas banyak
berkeliaran di Indonesia karena tumpulnya penindakan yang dimiliki
lembaga-lembaga migas yang berwenang. Oleh karena itu, diperlukan
lembaga yang cukup kuat untuk memberikan tindakan.
Ketua Komite Tetap Hulu Migas Kadin, Firlie H Ganinduto, mengatakan
SKK Migas yang bertugas mengawai operasional kegiatan hulu migas tidak
sepenuhnya kuat. SKK Migas memang menjadi badan yang melakukan
penandatanganan kontrak perjanjian kelola, namun SKK Migas tidak memilik
aset.
"SKK Migas tidak melakukan penjualan gas minyak bumi, sehingga timbulah mafia. Mereka menunjuk pihak lain untuk menjualnya, ini potensi mafia masuk," tuturnya di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (7/1/2015), seperti dikutip dari okezone.com.
Dia melanjutkan, untuk BPH Migas yang bertugas mengatur hilirisasi migas, juga memiliki kekurangan yang sama yakni tidak mempunyai komoditas.
"BPH Migas ini lebih lucu lagi, dia bertugas mengatur hilirisasi migas, Tapi dia tidak punya komoditas. Jadi kalau ada kelangkaan dia hanya teriak menyalahkan ke Pertamina," pungkasnya.(pulo lasman simanjuntak)
"SKK Migas tidak melakukan penjualan gas minyak bumi, sehingga timbulah mafia. Mereka menunjuk pihak lain untuk menjualnya, ini potensi mafia masuk," tuturnya di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (7/1/2015), seperti dikutip dari okezone.com.
Dia melanjutkan, untuk BPH Migas yang bertugas mengatur hilirisasi migas, juga memiliki kekurangan yang sama yakni tidak mempunyai komoditas.
"BPH Migas ini lebih lucu lagi, dia bertugas mengatur hilirisasi migas, Tapi dia tidak punya komoditas. Jadi kalau ada kelangkaan dia hanya teriak menyalahkan ke Pertamina," pungkasnya.(pulo lasman simanjuntak)
