» » » Skema Proyek Tol Laut Terus Digodok Kementerian Perhubungan dan Bappenas Berbiaya Rp 6 Triliun

Jakarta,eMaritim.Com,- Kementerian Perhubungan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah menggodok skema Tol Laut Nasional. Koridor pelayaran Tol Laut Nasional nantinya ditargetkan menjadi tulang punggung dan jaringan pelayaran domestik.

Tujuannya, sebagai jalur distribusi barang dari Koridor Barat melalui Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung menuju Jawa melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, hingga Sulawesi melalui Pelabuhan Makassar. Dari situ diteruskan ke Koridor Timur melalui Pelabuhan Sorong.

Sementara, dari lima pelabuhan besar ini, terdapat 19 pelabuhan kecil yang akan menjadi penghubung antar wilayah lainnya (feeder). Pelabuhan itu terdiri dari Pelabuhan Sabang, Pekanbaru, Batam, Jambi, Palembang, Panjang, Tanjung Emas, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda/Palaran, Kupang, Pantoloan, Ternate, Bau-bau/Kendari, Sorong, Ambon, Jayapura, dan Merauke.

“Alokasi anggaran untuk seluruh pelabuhan pada 2015 sebesar Rp 6 triliun. Tahun 2015, konsentrasi untuk pendalaman untuk 24 pelabuhan itu,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Bobby R Mamahit, beberapa waktu lalu di Jakarta seperti dikutip dari www.varia.id.

Saat ini, skema jalur Tol Laut Nasional masih dibahas Bappenas. Langkah yang dilakukan dengan dana Rp 6 triliun tersebut, yaitu mengeruk jalur Tol Laut Nasional agar bisa dilalui kapal-kapal besar, pengembangan fasilitas dermaga, serta pembuatan alurnya.

Bobby mengatakan, dengan anggaran tahun 2015, Kementerian Perhubungan juga akan memberikan insentif bagi kapal-kapal transportasi yang berlayar di jalur Tol Laut Nasional. Pemerintah akan memberikan subsidi kepada 86 unit kapal perintis, 14 unit untuk pembuatan kapal perintis, subsidi untuk operasi kapal khusus pengangkut ternak, serta pembuatan dok 47 kapal perintis milik pemerintah.

Selain kapal perintis, pemerintah juga mengajak pihak swasta untuk mempersiapkan angkutannya. Jika angkutannya nanti bukan untuk komersial, maka pemerintah akan menyiapkan kapal-kapal perintis. “Ada side liner. Itu semacam angkutan barang yang tetap dan teratur,” lanjut Bobby.


Skema Tol Laut Nasional

Short sea shipping
Selain skema besar Tol Laut Nasional, yang saat ini sedang dipersiapkan pemerintah adalah Coastal/Short Sea Shipping. Proyek ini merupakan jalur pelayaran untuk logistik yang bergerak pulang-pergi secara terjadwal dari/tujuan Sumatera-Jawa. Angan-angan pemerintah begini: dengan terbentuknya coastal, nantinya barang-barang yang biasa diangkut dengan truk dari Sumatera ke Jawa bisa dilalui lewat jalur laut.

Coastal/Short Sea Shipping dilatarbelakangi oleh kepadatan jalur transportasi darat, terutama di pantai utara Pulau Jawa dan jalur lintas timur Sumatera. Kepadatan jalur transportasi darat ini berpotensi merusak jalan raya serta mempertajam risiko kecelakaan.

Selain mengurangi kepadatan jalur transportasi darat, coastal juga dinilai bisa menekan konsumsi BBM. Margin penggunaan BBM antara truk dan kapal bisa menekan ongkos pengiriman logistik.

Kawasan Timur
Kamar Dagang Indonesia (Kadin) berharap pembangunan Tol Laut Nasional ini diprioritaskan untuk wilayah Indonesia Timur. Sebab, selama ini kawasan maritim di sana minim dengan infrastruktur penunjang seperti pelabuhan.

“Potensi di Kawasan timur Indonesia itu melimpah, tidak diragukan lagi. Tetapi pengolahan sumber daya alam di sana masih minim, tak terkecuali untuk sektor kelautan dan perikanan,” ungkap Wakil Ketua Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, melalui siaran pers di Jakarta belum lama ini.

Menurutnya, tantangan pengembangan maritim di Timur cukup berat, sehingga nelayan dan para pengusaha kesulitan mencari pasar. Padahal, produk perikanan kudu terjual cepat. Sementara, sentra perikanan masih banyak yang belum memiliki tempat penampungan produk perikanan (cold storage) yang memadai.

Kadin meminta agar Tol Laut Nasional nantinya berfungsi sebagai jaringan transportasi laut yang efisien dari pelabuhan besar sampai ke pulau-pulau kecil. “Kami berharap ada sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Nanti kita cari tahu masalahnya, dan juga mencari solusinya. Swasta bisa aktif dalam investasi, tetapi ini juga tergantung langkah pemerintah,” tutup Yugi. (pulo lasman simanjuntak)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini