» » » Banyak Kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti Membuat Jutaan Nelayan Kecil dan Menengah Kehilangan Pekerjaan

photonet/emaritim.com
Jakarta,eMaritim.Com,- Banyak kebijakan Menteri Susi dianggap membuat jutaan nelayan kecil dan menengah kehilangan pekerjaan. Salah satunya tentang kebijakan pelarangan transhipment yang membuat nelayan kehilangan pembeli dan membuat hasil tangkapan mereka terpaksa dibuang.
 
Kebijakan ini juga membuat pasokan ikan ditingkat konsumen jauh berkurang dan harga pasar jadi melambung. 

Demikian terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IV dengan Asosiasi dan Perwakilan Nelayan seluruh Provinsi, belum lama ini, seperti dikutip kembali dari riaugreen.com, Minggu (22/2/2015). 

"Kami setuju pelarangan ini bila diberlakukan untuk kapal yang langsung ekspor dibawa ke luar negeri, namun Menteri Susi juga memberlakukan pelarangan transhipment bagi kapal-kapal pengumpul yang memang diangkut ke pelabuhan lokal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," tegas Sakiman, mewakili masyarakat nelayan.

Penderitaan yang sama juga diungkapkan para nelayan budidaya kerapu yang merupakan komoditi unggulan perikanan laut. Ekspor ikan kerapu yang mencapai USD45 juta per tahun ini merupakan sumber devisa negara yang menghidupi 100.000 KK nelayan.

 Lokasi budidaya yang tersebar dari Maluku, Sulawesi, NTT, Jawa hingga Sumatera ini tidak memungkinkan sentralisasi pintu ekspor. Bila kebijakan ini diteruskan, maka 100.000 KK akan kehilangan pekerjaan dan negara mengalami kerugian besar dari hilangnya retribusi ekspor. Indonesia harus bersiap-siap kehilangan pasar dunia yang akan beralih ke negara Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

"Sangat ironis bila Malaysia dan China memberikan insentif dan dukungan bagi nelayan budidaya kerapu, di Indonesia jangankan insentif, kami malah dibuat bangkrut. Kami mohon negara bisa menjamin hak atas pekerjaan dan kepastian usaha rakyat," ungkap Hadi dari Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia.

Sementara Kapoksi Komisi IV Daniel Johan merasa terkejut dengan pemaparan para nelayan.

 "Kebijakan Ibu Menteri telah membuat nelayan semakin sengsara. Saya pikir kebijakan Menteri banyak terobosan yang berpihak untuk kesejahteraan nelayan, ternyata terbalik. Komisi IV akan segera bertanya langsung kepada Ibu Menteri, dan bila benar nelayan menjadi miskin karena kebijakannya, kami minta Ibu Menteri segera mencabut," tegas Daniel Johan.

Di luar kebijakan tersebut masih ada kebijakan lain yang menyangkut lobster, kepiting, pencabutan subsidi BBM, juga diungkapkan para nelayan.

 "Kementerian Kelautan dan Perikanan didirikan Gus Dur bertujuan agar nelayan lebih sejahtera. Fraksi PKB akan memastikan agar Ibu Menteri menjamin hal itu. Yang harus kita hadapi adalah rongrongan asing bukan nelayan dan pengusaha perikanan dalam negeri. Kedaulatan di bidang maritim harus terkait langsung dengan meningkatnya kesejahteraan nelayan Indonesia. Hari Senin 26 Januari 2015 nanti kita akan memastikan hal itu kepada Ibu Menteri," tegas Daniel Johan.(pulo lasman simanjuntak)



Editor : hafiz
source : okezone.com

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini