Capt.Hasudungan Tambunan Presiden KPI : Pemerintah Didesak Ratifikasi Konvensi ILO Tentang Pekerja Maritim

Jakarta,eMaritim.Com,- Kongres ke-8 Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) secara aklamasi memilih Hasudungan Tambunan dan Mathias Tambing menjadi Presiden dan Sekretaris Jenderal KPI periode 2014-2019.

 Kongres KPI ke-8 tersebut telah digelar di Jakarta pertengahan Desember tahun lalu dan diikuti 100 delegasi dari 6 Dewan Pimpinan Daerah (PD) serta perwakilan dari pelaut yang aktif bekerja di kapal,

Hasudungan menggantikan Hanafi Rustandi yang dalam kepengurusan baru ditetapkan menjadi Presiden Eksekutif KPI. Sedang Mathias Tambing melanjutkan jabatan Sekjen sebelumnya.

Dalam kepengurusan baru ini, Hasudungan Tambunan didampingi oleh I Dewa Nyoman Budiasa sebagai Wakil Presiden dan Sonny Pattiselanno sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Nyoman Budiasa selama ini sebagai Ketua DPD KPI Bali, sedang Sonny Pattiselanno sebagai Sekretaris DPP KPI.

Pemilihan calon Presiden KPI yang baru dilakukan secara demokratis, setelah peserta kongres menerima pertanggung-jawaban Hanafi Rustandi selaku Presiden KPI periode 2009-2014, dalam sidang pleno yang dipimpin Mathias Tambing.

Penjaringan nama kandidat pengurus baru dilakukan melalui sidang pleno Executive Board KPI yang dipimpin Hanafi Rustandi dengan anggota 11 orang dari DPD dan perwakilan KPI di kapal. Dalam sidang ini, nama Capt. Hasudungan Tambunan dan Mathias Tambing yang sudah mencuat di antara peserta kongres, ditetapkan sebagai calon presiden dan sekjen yang kemudian ditawarkan kepada floor.

“Dalam sidang pleno kongres selanjutnya, Hasudungan dan Mathias Tambing diterima secara aklamasi sebagai Presiden dan Sekjen KPI periode 2014-2019, setelah keduanya menyampaikan visi misinya,” ujar Hanafi.

Dia mengatakan, perlunya ada regenerasi dan perubahan di tubuh organisasi KPI, apalagi wadah pelaut ini adalah satu-satunya organisasi pekerja/pelaut yang berafiliasi ke International Transport workers Federation (ITF) yang berkantor pusat di London, Inggris.

Menurut Hasudungan, hingga kini masih banyak persoalan yang mesti terus diperjuangkan oleh KPI, termasuk mendesak Pemerintah RI untuk meratifikasi Konvensi ILO tentang Pekerja Maritim atau Maritime Labour Convention dan Konvensi ILO No.188 tentang pelaut yang bekerja di kapal-kapal perikanan.

“Kedua konvensi ini sangat penting bagi pelaut untuk segera diratifikasi. Karena itu, kongres KPI merekomendasikan kepada pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk segera meratifikasi konvensi tersebut,” tegas Hasudungan.(bisnis.com/pulo lasman simanjuntak)