Komentar
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak menyebutkan pasti mengenai masa transisi tersebut, apakah akan diberikan selama dua bulan ataukah tiga bulan. Namun yang pasti, pelaku perikanan tangkap selama masa transisi itu masih diperbolehkan menggunakan alat tangkap tak ramah lingkungan untuk jarak di bawah 12 mil.
"Keputusan dalam rapat tadi minta ada masa transisi. Nanti akan dikaji kembali 2 bulan atu 3 bulan. Tapi mereka hanya boleh menangkap di bawah 12 mil. Untuk wilayah yang tidak menginginkan itu pasti terjaga," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat konferensi pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (2/2/2015).
Susi mengakui penertiban alat tangkap banyak memberikan masalah bagi nelayan, seperti nelayan di Pantura Jawa. Beberapa diantaranya ia sebutkan, yakni nelayan di Pati, Tegal, dan Rembang, serta Juwana. Selain itu, nelayan di wilayah Lampung juga masih banyak yang menggunakan cantrang. Sementara itu, nelayan di Sibolga banyak menggunakan kapal trawl jenis pukat harimau.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 02 tahun 2015, alat penangkapaan ikan pukat hela dan modifikasinya telah dilarang untuk dioperasikan di seluruh Indonesia. Adapun alat penangkapan ikan yang termasuk dalam kelompok pukat hela antara lain, pukat hela dasar berpalang, pukat hela dasar berpapan, pukat hela dasar kapal, nephrops trawls, serta pukat hela dasar udang.
Aturan yang sama juga telah mengatur alat penangkapan jenis pukat tarik, tidak lagi digunakan. Alat penangkapan jenis pukat tarik antara lain, pukat tarik pantai, dogol, scottish seines, pair seines, payang, cantrang, dan lampara dasar.(sonny listyanto)
Teks Foto : Menteri Kelautan dan Perikanan sedang konferensi pers di Jakarta, Senin (2/2/2015)
