Komentar
Hanya, perlu persiapan matang untuk mewujudkan itu sehingga konsep tersebut tidak menjadi jargon politik yang justru menelanjangi kedaulatan bangsa.
“Poros Maritim Dunia yang benar-benar milik Indonesia bukan milik asing. Bukan juga jargon politik dan untuk keuntungan segelintir orang serta menjadi bahan jualan yang akhirnya justru menelanjangi dan mengancam kedaulatan bangsa kita,” kata Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Danseskoal) Laksamana Muda TNI Herry Setianegara saat peluncuran bukunya yang berjudul "Strategi Maritim pada Perang Laut Nu-santara dan Poros Maritim Dunia" di Auditorium Jos Sudarso, Seskoal Bumi Cipulir, Jakarta Selatan, kemarin, seperti dikutip dari sindonews.com di Jakarta, Minggu pagi (8/2/2015).
Dalam bukunya, penulis melihat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut mencapai 93.000 km persegi dan luas zona ekonomi eksklusif (ZEE) 6.159.032 km persegi. Namun, belum dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa karena ada missing link dengan rantai sejarah. Buku setebal 152 halaman ini dirancang untuk mengembalikan Indonesia pada lintasan yang semestinya.
Karena itu, mantan Kadispenal ini menempatkan sejarah perang laut Nusantara mulai dari peperangan dengan Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Gowa, dan sebagainya sebagai cara untuk menggugah keyakinan bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki kedigdayaan dan energi untuk menggetarkan seantero jagat raya. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi mengaku bangga dengan terbitnya buku tersebut.
Ade mengakui betapa miskinnya bangsa ini terhadap buku-buku kemaritiman. Buku ini bisa menjadi tambahan pustaka dan referensi yang diambil dari strategi peperangan Nusantara.
“Ini sebuah kebanggaan tersendiri sebab sangat jarang ada yang menuliskan strategi maritim. Kalaupun ada, biasanya dibuat oleh penulis luar negeri,” ucapnya.
Menurut Ade, pengamanan maritim atau perairan Indonesia terkait penerapan konsep Poros Maritim Dunia saat ini berbeda mengingat dinamika kerawanan dan ancaman yang juga berbeda. Bila sebelumnya ancaman hanya illegal fishing, mungkin saat ini adalah transaksi narkoba sehingga diperlukan intensitas operasi yang semakin besar.
“TNI memandang, poros maritim adalah bagaimana laut menjadi sumber kesejahteraan rakyat dan investasi sebab investasi enggak mungkin masuk kalau tidak aman sehingga peran Angkatan Laut dalam mengamankan jalur-jalur laut dan perairan Indonesia maupun transportasi antarkepuluaun sangat besar,” tuturnya.
Ade menyebutkan, untuk meng-cover seluruh perairan dibutuhkan sekitar 164 kapal TNI AL yang terdiri atas kapal jenis kombatan, kapal patroli, kapal selam, dan kapal-kapal pendukung lain. Kapal-kapal tersebut akan melakukan pengamanan pada perairan yang dinilai rawan.
“Paling tidak untuk daily operation di laut sebanyak 20-30 kapal dilihat dari urgensi kerawanan dan kapal yang dioperasikannya juga tentu bervariasi,” katanya.
Pengamat pertahanan dan militer dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie menilai, ada kesalahan paradigma berpikir pemerintah bahwa poros maritim seolah-olah melindungi apa yang dimiliki di lautan.
“Masih terjadi kekacauan, saat kita mulai berpikir world maritimeaxis , pemikiran kita masih networking military ,” ujarnya. Kedua, ada kerancuan di jajaran tingkat bawah antara tol laut dan high way .
Menurut dia, konsep tol laut sangat dahsyat karena bagaimana lima pulau yang dimiliki Indonesia punya kekhususan masing-masing baik di bidang pertanian, industri, dan sebagainya. “Jadi ada interaksi antarpulau dan perputaran sumber daya alam ada di laut,” kata Connie. (pulo lasman simanjuntak)
sumber foto :www.google.com
