"Disepakati besaran cost recovery dalam RAPBNP (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) tahun ini sebesar US$ 16,5 miliar," ucap Wakil Komisi VII DPR Mulyadi ketika memimpin rapat kerja, Rabu (11/22015) seperti dikutip kembali dari Baranews.co, Rabu pagi (19/2/2015)
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan ketetapan cost recovery tersebut mempertimbangkan potensi produksi (lifting) minyak tahun ini yang ditargetkan sebesar 825 ribu barel per hari (bph).
Menurut Amin, jika usulan awal cost recovery US$ 14 miliar yang dipakai, maka target lifting migas 2015 bakal meleset sehingga terjadi pengalihan atau carry over untuk tahun anggaran 2016.
"Kalau lifting mau aman ya cost recovery harus US$ 16,5 miliar," katanya.
Berdasarkan catatan SKK Migas, carry over cost recovery tahun lalu mencapai US$ 6,5 miliar. Kendati demikian, Amien mengklaim realisasi cost recovery tiga tahun terakhir selalu melebihi besaran yang ditetapkan APBN.
Namun, Anggota Komisi VII DPR-RI Dito Ganindito mempermasalahakan realisasi lifting migas yang berbanding terbalik dengan tren positif cost recovery. Untuk itu, Dito mendesak SKK Migas mendorong kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) untuk melakukan penghematan.
"SKK Migas harus bisa mempertanyakan KKKS mengenai hal ini. Selain itu SKK Migas harus membedah komponen cost recovery agar terlihat penggunaannya agar bisa dilakukan penghematan," ujar Dito.
Menanggapi hal itu, Amien mengatakan SKK Migas tengah melakukan negosiasi ulang dengan KKKS terkait program kerja dan anggaran. "Kalau cost recovery rendah ini pastinya juga akan mengurangi minat untuk eksplorasi. Investor tidak akan berminat pada tahap ini," kata Amien. (pulo lasman simanjuntak)
sumber foto : kontan.co.id
0
Comments
