» » » Capt.Bobby R Mamahit : 1 Juli 2015, Semua Pengelolaan Prasarana Sander Kapal Diselenggarakan BLU

Jakarta,eMaritim.Com,- Pada 1 Juli 2015, semua pengelolaan prasarana sander kapal milik pemerintah itu akan diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah pengawasan Kemenhub yang dibagi dalam enam wilayah berbeda.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R Mamahit di Gedung Kemenhub,  Jakarta, Selasa,(17/3/2015) seperti dikutip dari www.dephub.go.id di Jakarta, Kamis sore (19/3/2015).

Menurut dia, pembagian enam wilayah tersebut ialah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara Timur, Maluku, serta Papua. Saat ini prosesnya sedang dijalankan dan diharapkan dapat rampung tepat waktu.

“Jadi, dari setiap satu wilayah itu akan dikelola oleh satu BLU. Tidak semua Unit Pelaksana Pelabuhan (UPP) jadi BLU, tapi kami pilih yang besarnya saja. Semuanya itu agar lebih produktif diusahakan oleh pemerintah,” paparnya.

Dengan pengelolaan oleh BLU atas pelabuhan-pelabuhan tersebut, katanya, diharapkan target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disumbangkan subsektor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun ini dapat tercapai.

Ditjen Hubla diproyeksikan meraup PNBP sebesar Rp 5,4 trilium pada 2015, meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang senilai Rp 900 miliar.

Selain itu, ia menyatakan, pengusahaan pelabuhan lewat BLU ini akan meningkatkan pula kesejahteraan para pegawainya, mengingat setiap pelabuhan dituntut mendapatkan pendapatan sebesar-besarnya.

“Manajemen badan layanan umum akan lebih baik dan mungkin bisa membuat kesejahteraannya meningkat,” ucapnya.

Terkait rencana pemerintah yang sebelumnya akan menawarkan pengelolaan 50 pelabuhan UPT kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP), dia mengungkapkan, regulator kemungkinan besar batal menawarkan sejumlah pelabuhan tersebut kepada BUP. Pemerintah akan melanjutkan proses pengelolaan pelabuhan kepada BLU.

Kelima puluh pelabuhan yang awalnya akan ditawarkan kepada BUP di antaranya pelabuhan Anggrek, Garongkong, Buntu Toko, Baubau, dan Calang. Sebagian besar pelabuhan tersebut terletak di luar Jawa dan diperkirakan mulai ditawarkan pada Mei 2015. Pemerintah beralasan pengalihan pengelolaan pengelolaan pelabuhan UPT kepada BUP dikarenakan pemerintah kekurangan dana investasi dan berharap pengelolaan pelabuhan itu bisa lebih efisien.Untuk mekanisme penyerahan pengelolaan pelabuhan itu, pemerintah akan menerapkan proses lelang dengan bentuk kerja sama pemanfaatan.

Dari data diketahui, beberapa pelabuhan yang akan dikelola oleh BLU adalah Pelabuhan Singkil, Ulee Lheue, Simeuleu di Aceh, lalu Pelabuhan Karangantu di Banten, Tanjung Bulu Pandan, Socah, Bawean, Tanjung Tembaga di Jawa Timur. Ada juga Pelabuhan Waigama, Inawatan, serta Babo di Papua Barat, lalu Pelabuhan Agats, Demta, Bade di Papua.

Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Adolf R Tambunan sempat mengatakan, BLU dapat mendorong pengelolaan yang lebih kreatif atas pelabuhan UPT. Pasalnya, BLU memiliki sifat yang semi-bisnis. Selain itu, ke depan BLU dapat mengajak sejumlah tenaga ahli untuk bergabung agar pelayanan kepada konsumen meningkat. Pengelolaan keuangannya pun, lanjut Adolf, dapat dijalankan lebih mandiri. (pulo lasman simanjuntak)
sumber foto : www.google.com

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
World Maritime Day 2017: "Connecting Ships, Ports and People"

close
Banner iklan disini