» » » HNSI Tuding Ada Skenario Besar di Balik Penetapan Permen Kementerian Kelautan dan Perikanan

Surabaya,eMaritim.Com,-Himpunan Nelayan seluruh Indonesia (HNSI) Jatim menuding ada skenario besar di balik penetapan Permen Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang larangan penangkapan ikan menggunakan pukat harimau (trawl). Salah satu program yang mereka curigai adalah terkait program pengadaan 1000 kapal ramah lingkungan.

Menurut Ketua Tim 7 HNSI Jatim, Sucipto, larangan penggunaan trawl yang diberlakukan sejak 4 bulan lalu itu telah berimbas pada kehidupan para nelayan kecil di Jawa Timur.

”Belakangan makin banyak pengangguran di basis-basis nelayan Jatim, angka kriminal di daerah juga semakin tinggi karena mereka dituntut harus memenuhi kebutuhan perut,” ujarnya di sela Forum Tabayun Ikatan Sarjana NU Jatim di Surabaya, Minggu (22/3), seperti dikutip dari Suara Karya Online, Selasa (24/3/2015).

Pihaknya berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib nelayan kecil dari pada menjalankan skenario yang hanya akan menguntungkan segelintir orang.

”Kita tidak tahu siapa yang diuntungkan dari program KKP ini, yang jelas kami nelayan kecil yang paling dirugikan,” tegasnya.

Terkait dengan kondisi yang semakin memprihatinkan itulah, pihaknya dalam waktu dekat akan bergabung dengan organisasi nelayan di 5 provinsi untuk ramai-ramai menolak Permen No 2 tahun 2015 tersebut di Jakarta.

Hingga kini, jumlah nelayan anggota HNSI Jatim mencapai 21 ribu orang. Dari jumlah itu, lebih dari 75 persen diantaranya masih menggunakan teknologi penangkapan ikan sederhana.

”Saya tidak paham, mengapa begitu mudah membuat Permen yang tidak melibatkan kami di daerah,” keluhnya.

Awalnya Sucipto mengaku salut dengan beragam kebijakan KKP berupa larangan beroperasinya kapal asing, penenggelaman kapal asing yang ketahuan mencuri ikan di Indonesia. Tapi, kata dia, Menteri KKP tidak paham bahwa masih banyak nela-yan Jatim yang masih tradisional.

Pada bagian lain, Ketua Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (Happi) Ja-tim, Daniel M Rosyid mengklaim kebiijakan KKP itu sudah mulai menguntungkan para nelayan besar.

Kenyataan itu terlihat dari ketersediaan stok ikan di pasaran yang sudah kembali pulih sejak tiga bulan terakhir.

Padahal, kata Daniel yang juga Pakar Kelautan dan Maritim Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya tersebut, para nelayan tradisional pengguna trawl sudah berhenti melaut. ”Itu bukti bahwa pasar ikan kita sudah diambil alih oleh nelayan-nelayan besar,” ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa kegiatan penangkapan ikan itu sangat primitif. Karena mereka yang sudah bersusah payah menangkap ikan itu, tak berdaya dengan harga jual yang ditentukan para tengkulak.
”Para nelayan kecil tidak punya cold storage untuk menyimpan ikan. Mereka tetap harus menjual tanpa peduli apakah harganya naik atau turun,” kata dia lagi.(pulo)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini