» » » Melemahnya Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS, Biaya Pembelian Impor Minyak Mentah Membengkak



 Illustrasi Penjualan Bahan Bakar (BBM) (Foto Ist/eMaritim.Com)

Jakarta,eMaritim.Com,-Pemerintah harus segera mengatasi lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). PT Pertamina (Persero) mulai kewalahan untuk menjalankan bisnis jual bahan bakar minyak (BBM) dengan harga lama. Harga per liter pertamax kemarin mulai dinaikkan, dan tidak menutup kemungkinan premium ikut naik.

Senior VP Fuel Marketing and Distribution Pertamina Suhartoko saat dihubungi mengatakan, nilai tukar erat kaitannya dengan fluktuasi harga minyak dunia. Seperti dikutip dari Nas daq, dalam sebulan ini harga mi nyak mentah WTI masih naik turun. Tertinggi, di kisaran USD 54 per barel, dan terendah USD 44.84 per barel untuk tanggal per dagangan Jumat (13/3/2015).

Melemahnya rupiah membuat biaya pembelian untuk impor minyak mentah menjadi membengkak.

 "Premium mestinya juga naik. Sekarang posisinya sudah rugi," ujar Suhartoko. Dia memang tidak menjelaskan secara rinci kerugian yang diderita Pertamina. Yang jelas, kondisi sekarang sudah tidak baik dan perlu segera dilakukan penyesuaian harga. Berapa ideal nya premium dijual? dia enggan menyebut angka pasti.

"Jangan dulu, nanti orang pada menimbun," tuturnya. Kalau memang ada keputusan untuk menaikkan harga premium, berarti nikmatnya pola pencabutan subsidi hanya terasa dua kali. Yakni, penurunan harga saat awal Januari, dari Rp 8.500 menjadi Rp 7.600. Lantas, turun lagi menjadi Rp 6.700 pada pertengahan bulan yang sama untuk wilayah Jawa. Pada awal Maret, premium mulai naik Rp 200 menjadi men jadi Rp 6.900.

Belum diketa hui, berapa kenaikan pada April nanti. Yang jelas, sesuai kesepakatan dengan DPR, perubahan harga premium dilakukan sebulan sekali. Kalau kenaikan premium masih berupa kemungkinan, tidak dengan Pertamax. Sejak kemarin, perusahaan yang dipimpin oleh Dwi Soetjipto itu sudah menaikkan harga bensin RON 92 itu. Untuk harga Jakarta yang sebelumnya dilepas Rp 8.250 per liter, sekarang dijual Rp 8.600 per liter.

Untuk Pertamax Plus, naik dari Rp 9.450 menjadi Rp 9.850 per liter. Lantas, Pertamina Dex sebelumnya Rp 10.700 kini Rp11.600 per liter. Kenaikannya cukup signifikan karena kebanyakan bukan berasal dari minyak dalam negeri. "Keduanya (pengaruh kurs dan harga minyak dunia, Red), karena sumber Pertamax masih lebih banyak dari impor," ungkapnya. Rencana kenaikan harga BBM itu mendapat protes keras dari Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Andriansyah.

Menurutnya, pelemahan rupiah saat ini justru bu kan momentum tepat untuk kembali menaikkan harga BBM. Sebab, kondisi tersebut masih belum stabil.

"Seharusnya pemerintah harus menjaga supaya BBM stabil," ungkapnya. Kenaikan ini pun akan mencekik para operator transportasi umum. Pasalnya, harga BBM turut berkontribusi pada besarnya biaya operasional angkutan umum sekitar 35-37 persen serta biaya pemeliharaan/ suku cadang hingga 26 persen. Kondisi ini pun akhirnya sangat berpotensi untuk mendorong adanya penyesuaian tarif yang kemudian akan ditujukan pada pengguna jasa.

"Meski nanti pasti akan didahului dengan kajian dan evaluasi," ungkapnya. Sementara itu bagi konsumen BBM jenis premium, rencana kenaikan ini tentu akan semakin menggerus tabungan mereka. Mengingat, pemerintah telah mencabut subsidi untuk BBM jenis ini sejak awal tahun lalu. Meski demikian, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi justru berpendapat agar subsidi BBM tidak dikembalikan seperti semula.

Sebab menurutnya, subsidi BBM premium yang diberikan oleh pemerintah kala itu hanya dinikmati sebagian masyarakat saja. "Subsidi BBM sam pai kapanpun tidak tepat. Ka rena hanya dinikmati oleh orang kota saja," ujarnya. Tulus mengatakan, subsidi sebaiknya dialihkan pada sektor lain yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat tanpa adanya kecurangan yang terjadi. Pengalihan dapat dilakukan pada sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan.

"Lebih tepat sasaran," tegasnya. Agus Pambagyo, Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindung an Konsumen mengatakan, mau tidak mau masyarakat harus menghadapi kenyataan naiknya premium. Menurutnya, itu kesalahan dari pemerintah sendiri yang berani menurunkan harga saat minyak dunia anjlok.

"Kalau sudah naik, lebih baik nggak usah diturunkan lagi," katanya. Uang yang diperoleh dari jualan BBM bisa dikumpulkan untuk melakukan banyak hal. Misalnya, dialihkan ke bidang pembangunan. Selain itu, dari pengalaman yang dilakukan pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat diturunkan komoditas lain tidak ikut turun.

"Saat dinaikkan, kondisinya sudah tenang. Kalau sudah turun, ketika naik lagi masyarakat pasti menderita," terangnya. Meski sepakat adanya pencabutan subsidi pada premium, Indonesia disebutnya perlu hati-hati dalam menentukan kebijakan terkait minyak. Sebab, produksi masih didominasi oleh minyak impor.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Enny Sri Hartanti menilai pemerintah tidak begitu paham terhadap melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Karenanya, sebaiknya pemerintah mengandeng para pelaku usaha untuk meredam dampak pelemahan rupiah.

Menurut Enny, pemerintah jarang membangun komunikasi dengan pelaku usaha untuk mencari solusi yang bisa dihasilkan bersama. Padahal, komunikasi perlu agar pemerintah tahu betul kondisi lapangan. "Karena untuk bisa memperoleh kebijakan efektif harus tahu kondisi lapangan seperti apa," ujar Enny di Jakarta, (14/3).

Terkait delapan paket kebijakan pemerintah untuk meredam melemahnya rupiah, Enny menyarankan agar para pembantu Joko Widodo di Kabinet Kerja memahami secara mendalam, kebijakan-kebijakan yang harus diprioritaskan. Sa lah satu yang perlu dihitung adalah dampak pelemahan rupiah.

"Pemerintah harus tahu betul mana kebijakan yang diprioritaskan untuk meredam dampak pelemahan rupiah," tukasnya. Sebelumnya, langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang gencar melakukan pembangunan infrastruktur dinilai sebagai langkah tepat untuk membangkitkan perekonomian nasional agar lebih kuat menghadapi perekonomian global. Salah satunya untuk menghadapi nilai tukar rupiah yang tak menentu, seperti saat ini yang sudah mencapai Rp 13 ribu.

"Indonesia perlu menata kembali struktur ekonominya untuk membangkitkan perekonomian nasional. Ini memang kepentingan untuk jangka panjang," ujar anggota Dewan Pertim bangan Presiden (Wan timpres) Suharso Mono arfa dalam sebuah diskusi di Jakarta, (14/3/2015).

"Hanya ada dua pilihannya, kita manfaatkan untuk keuntungan kita bersama, atau hanya terus bertahan dengan kondisi se perti ini. Jadi bukan hanya bagaimana kita meng hentikan impor dalam jangka pendek, tapi bagaimana memperkuat perekonomian nasional sehingga menjadikan rupiah menjadi mata uang yang kuat," tukas Suharso. (fajar.co.id/juntak)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
World Maritime Day 2017: "Connecting Ships, Ports and People"

close
Banner iklan disini