Komentar
"Semua serikat pekerja dalam hal ini Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) akan kompak meminta Presiden segera memberikan 100 persen pengelolaan blok Mahakam jika tidak ingin kami mogok massal," ujar Muliahati di Cafe The Boss, Makassar, Senin (16/32015).
Turut hadir dalam konferensi tersebut Ketua Majelis Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin Prof Muhammad Asdar, Ketua Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Pembangunan Fakultas Hukum Unhas Prof Juajir Sumardi, dan jajaran serikat pekerja.
Kata dia, pengelolaan sumber daya energi secara keseluruhan merupakan wujud kedaulatan energi nasional yang juga harus dipercayakan kepada Pertamina.
"Pertamina sudah berhasil mengelola dan meningkatkan produksi blok migas yang dimiliki termasuk blok offshore North-West Java (ONWJ) dan West Madura offshore (WMO) yang juga diambil dari pihak asing sudah menjadi bukti," jelasnya.
Dikelola Pertamina
Sementara itu Anggota komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Harry Poernomo meminta pemerintah serius mengembalikan Blok Mahakam dikelola oleh perusahaan dalam negeri Pertamina.
"Kita uji kepemimpinan Jokowi, apakah ia mempunyai komitmen yang kuat terhadap hasil bumi kita. Saatnya sekarang ini untuk mengembalikan aset bangsa dikelola bangsa sendiri," ujar Hary di gedung parlemen Jakarta, Selasa (17/3/2015).
Untuk itu, lanjut Harry, Gerindra mendesak pemerintah menyerahkan semua pengelolaan blok mahakam ke Pertamina. Ia juga menilai Pertamina sudah sanggup mengelola blok Migas yang berada di Kalimantan Timur itu.
"Dengan mengembalikan Blok Mahakam kepada Pertamina, daerah penghasil makin diperhatikan," ucapnya.
Sedangkan anggota Komisi VII dari fraksi PKS,Hadi Mulyadi menegaskan bukan hanya Blok Mahakam, tetapi seluruh hasil alam di negeri ini harus dikelola oleh negara. Untuk itu dia mendesak pemerintah membuat keputusan berkaitan dengan Blok Mahakam ini.
"Blok Mahakam harus dikelola 100 persen oleh Pertamina. Itu sangat penting agar bangsa ini memiliki wibawa," katanya.
Hadi juga mengungkapkan kekecewaannya. Pasalnya, menurut dia, walaupun Kaltim kaya dengan hasil alam, tetapi pembangunan di daerahnya masih tertinggal jika dibandingkan dengan Sulawesi Selatan yang menurutnya bukan daerah penghasil kekayaan alam.
"Semestinya Kaltim diberi otonomi khusus, karena mendapat pembagian ekonomi berkaitan hasil alam yang diatur secara khusus," katanya.(tribunnews.com/beritasatu.com/lasman)
