Komentar
Jakarta,eMaritim.Com,- Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Capt. Bobby R. Mamahit mengatakan, industri perbankan di Indonesia hingga kini masih belum menganggap sektor pelayaran nasional menguntungkan. Hal tersebut tercermin dari kecilnya penyaluran kredit perbankan untuk sektor pelayaran.
"Padahal, pemberian kredit penting untuk membangun sektor pelayaran
nasional. Terlebih, Indonesia saat ini tengah berupaya mewujudkan tol
laut agar konektivitas antarpulau bisa semakin baik," kataDirektur Jenderal Perhubungan Laut Bobby R Mamahit pada
Lokakarya Forum Wartawan Perhubungan (Foorwahub), di Tanjung Pandan,
Belitung, Provinsi Bangka Belitung, seperti dikutip dari Pikiran Rakyat Online.
Lokakarya bertema "Menata transportasi, meningkatkan daya saing itu", dibuka Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Jakarta, dilanjutkan diskusi di Belitung yang menghadirkan pembicara sejumlah pejabat Kementerian Perhubungan, Direktur Operasi PT Garuda Indonesia (Persero) Capt. Novianto Herupratomo, Dirut PT Citilink Albert Burhan, pengamat transportasi Djoko Setijowarno, Kepala Bandara Hanandjoeddin Tanjung Pandan Suparno, dan Bupati Belitung Sahani Saleh.
Bobby mengatakan, Kemenhub akan berupaya semaksimal mungkin mendesak perbankan agar mau mengucurkan kredit ke sektor pelayaran dengan mudah. "Kredit di laut masih tersendat-sendat. Perlu upaya agar bank mau memberi pinjaman fasilitas kredit kepada sektor pelayaran," ujarnya.
Salah satu caranya dengan melakukan pembicaraan pada Kementerian Keuangan. "Kami juga upayakan soal pajak ke Dirjen Pajak dan ke Kemenkeu meminta upaya fasilitas kredit perbankan supaya dipermudah," tandas Bobby.
Sebelumnya, Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Irwan Lubis mengungkapkan, total kredit perbankan di Indonesia hingga 2014 mencapai Rp 3.600 triliun. Dari jumlah itu, penyaluran kredit sektor kemaritiman hanya 2,36% atau Rp 85 triliun. Dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2015, OJK mengarahkan sedikitnya 22 bank bermodal besar untuk masuk ke sektor ini.
Masih minimnya perbankan menyalurkan ke sektor maritim juga disebabkan sumber daya manusia (SDM) account officer (AO) perbankan tidak menguasai sektor. “Jadi karena SDM juga, perbankan tidak menguasai karena kebanyakan pendidikannya keuangan atau akuntansi, jadi tidak paham, tidak bisa melihat mana yang potensial, mana yang tidak,” kata Irwan.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pelayaran Indonesia Carmelita Hartoto mengatakan, setidaknya kebutuhan investasi sektor transportasi laut mencapai Rp 57,3 triliun tahun ini mengingat potensi garapan bidang kemaritiman khususnya di subsektor angkutan laut dalam negeri maupun luar negeri.
Angkutan penunjang operasi lepas pantai (offshore) bagi kegiatan minyak dan gas bumi masih sangat besar. “Ini untuk pengadaan 37 kapal peti kemas 3.000 TEUs, 46 kapal peti kemas 1.000 TEUs, 500 unit kapal pelayaran rakyat, dan 26 unit kapal perintis 260 TEUs,” sebut Carmelita. (lasman)
Foto : www.swa.co.id
Lokakarya bertema "Menata transportasi, meningkatkan daya saing itu", dibuka Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Jakarta, dilanjutkan diskusi di Belitung yang menghadirkan pembicara sejumlah pejabat Kementerian Perhubungan, Direktur Operasi PT Garuda Indonesia (Persero) Capt. Novianto Herupratomo, Dirut PT Citilink Albert Burhan, pengamat transportasi Djoko Setijowarno, Kepala Bandara Hanandjoeddin Tanjung Pandan Suparno, dan Bupati Belitung Sahani Saleh.
Bobby mengatakan, Kemenhub akan berupaya semaksimal mungkin mendesak perbankan agar mau mengucurkan kredit ke sektor pelayaran dengan mudah. "Kredit di laut masih tersendat-sendat. Perlu upaya agar bank mau memberi pinjaman fasilitas kredit kepada sektor pelayaran," ujarnya.
Salah satu caranya dengan melakukan pembicaraan pada Kementerian Keuangan. "Kami juga upayakan soal pajak ke Dirjen Pajak dan ke Kemenkeu meminta upaya fasilitas kredit perbankan supaya dipermudah," tandas Bobby.
Sebelumnya, Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Irwan Lubis mengungkapkan, total kredit perbankan di Indonesia hingga 2014 mencapai Rp 3.600 triliun. Dari jumlah itu, penyaluran kredit sektor kemaritiman hanya 2,36% atau Rp 85 triliun. Dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2015, OJK mengarahkan sedikitnya 22 bank bermodal besar untuk masuk ke sektor ini.
Masih minimnya perbankan menyalurkan ke sektor maritim juga disebabkan sumber daya manusia (SDM) account officer (AO) perbankan tidak menguasai sektor. “Jadi karena SDM juga, perbankan tidak menguasai karena kebanyakan pendidikannya keuangan atau akuntansi, jadi tidak paham, tidak bisa melihat mana yang potensial, mana yang tidak,” kata Irwan.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pelayaran Indonesia Carmelita Hartoto mengatakan, setidaknya kebutuhan investasi sektor transportasi laut mencapai Rp 57,3 triliun tahun ini mengingat potensi garapan bidang kemaritiman khususnya di subsektor angkutan laut dalam negeri maupun luar negeri.
Angkutan penunjang operasi lepas pantai (offshore) bagi kegiatan minyak dan gas bumi masih sangat besar. “Ini untuk pengadaan 37 kapal peti kemas 3.000 TEUs, 46 kapal peti kemas 1.000 TEUs, 500 unit kapal pelayaran rakyat, dan 26 unit kapal perintis 260 TEUs,” sebut Carmelita. (lasman)
Foto : www.swa.co.id
