Komentar
Hotel Aston, TB.Simatupang, eMaritim.Com,-"Profesi itu seperti oksigen, dibutuhkan,tetapi tidak kelihatan.Kesalahan dari para profesi itu sendiri karena tidak pernah berjuang untuk memperbaiki nasibnya, sehingga terjadi pembiaran bertahun-tahun, sehingga pelaut perwira pelayaran niaga tak pernah memiliki organisasi yang resmi, " kata Capt.Dwiyono Soeyono, Ketua Ikatan Perwira Pelayaran Niaga (IPPN) dalam wawancara lanjutan dengan wartawan eMaritim.Com di sebuah cafe hotel berbintang kawasan Jakarta Selatan, Kamis siang (3/9/2015).
Ditanya wartawan eMaritim.Com soal keberadaan organisasi pelaut seperti Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), pria berperawakan tinggi kurus ini mengatakan pihaknya tidak pernah mengusik organisasi lain.
"Kami dukung , tetapi harus jelas dan dipilah-pilah. Ini organisasi arahnya kemana? dan fokusnya juga mau kemana ?. Jangan mereka bicara masalah perwira laut , tetapi mereka bukan pelaku profesi.Dan,mereka tidak profesional karena bukan tenaga ahli maritim. Sekarang kita pertanyakan tenaga ahli maritim selain dari Diklat, mana ? Melalui proses pendidikan, bukan hanya terampil saja, tetapi jadi tenaga ahli maritim," tegasnya.
Disinggung wartawan eMaritim.Com soal program pemerintahan Jokowi-JK yakni menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Capt.Dwiyono Soeyono-alumni AIP angkatan 24-menjawab memang banyak orang bicara poros maritim-termasuk RI-1-tetapi dirinya mengaku tidak terlalu tahu apa pemahaman poros maritim.
"Kami dipertegas saja. Sebab kami dididik (AIP/STIP-red) spesifikasi keselamatan pelayaran. Ini sudah satu kunci keselamatan kerja dan aktivitas di laut. Kami batasi tidak bicara aktivitas dibawah laut, di dasar laut, atau di permukaan laut. Itulah ranahnya IMO," jelasnya.
" Mulai dari konstruksi kapal-kami harus memahami standar-standarnya-kami harus juga memahami standar spesifikasi SDM-nya. Kami harus memahami standar pencegahan bagaimana saat melakukan aktivitas tidak menimbulkan polusi.Itulah ilmu kami. Tadi sudah saya sebutkan tiga pilar, kemudian kini pilar keempat..," kilahnya.
Capt.Dwiyono Soeyono-mengaku sempat memperkenalkan Ikatan Perwira Pelayaran Niaga (IPPN) kepada Dirjen Perhubungan Laut Capt.Bobby R Mamahit - kembali menjelaskan bahwa pilar atau tonggak pertama konstruksi kapal, mengenai barangnya harus standar bagaimana untuk angkut barang supaya selamat.
"Di dalamnya ada amandemen-amandemen yang berkaitan dengan keamanan. Pernah 'kan dengar SGS?Jadi keselamatan , dan keamanan itu berbeda.Amandemen keamanan lahir karena kejadian World Trade Center AS," katanya.
" Akhirnya di dunia pelayaran itu harus 'dipagari' dengan keamanan, bukan hanya keselamatan. Sekuriti itu berkaitan dengan terorisme, tindak kriminal, tindak pidana, atau bajak /perompak laut.Itu bedanya keamanan dan keselamatan. Inilah tonggak pertama ilmu kita," lanjutnya.
Tonggak/pilar kedua, berkaitan dengan standarisasi SDM-nya, tercantum dalam STCW. Kita harus punya standarisasi sebagai SDM untuk melakukan semua aktivitas supaya aman dan selamat.
Tonggak/pilar ketiga, mengenai lingkungan. Kita juga dituntut pada saat kita melakukan aktivitas tidak menimbulkan polusi baik terhadap laut maupun udara. "Kalau kita melanggar ini bisa dipidanakan lho...," katanya sambil tertawa lepas.
Tonggak/pilar keempat, menuangkan hak dan kewajiban antara pemilik kapal dan pekerja dalam hal ini pelaut.
"jadi saya pertegas lagi berkaitan dengan organisasi ini adalah fokusnya kepada perwira pelayaran.Dimana Bapak.... (eMaritim.Com, maksudnya-red) sekarang sudah memahami apa itu secara umum dunia pelaut. Namun, secara profesi harus dipilah-pilahkan. Ada yang perwira laut disebut officer, dan ada yang bukan perwira disebut rating atau pelaut bawahan," ucap Capt.Dwiyono Soeyono yang siang itu mengenakan kaos putih bercorak biru lengan pendek dan bercelana jeans
" Itu semua digariskan dalam buku "suci" STCW bahwa yang namanya seafarer atau pelaut dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu tingkat manajerial, operasional, dan support. Yang namanya bukan perwira laut adalah levelnya support , mereka hanya diwajibkan sertifikat keterampilan saja. Sementara yang perwira laut dituntut dituntut punya keterampilan pendidikan dan juga harus punya sertifikat keahlian," jelasnya panjang lebar sambil mengakhiri wawancara khusus dengan wartawan eMaritim.com. (pulo lasman simanjuntak)
