Komentar
" Karena seluruh barang-barang atau 90 % melewati laut, dan 60 % - nya melalui Indonesia. Tapi, apa yang didapat oleh Indonesia? Kan tidak ada. Kita kalah dari Singapura, Philipina, dan Thailand. Karena itu sejalan dengan program kemaritiman pemerintahan Jokowi-JK, semua harus bertekad untuk mengembalikan kejayaan laut seperti pernah dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit," ujarnya dalam jumpa pers dengan para wartawan di ruang press room Gedung Nusantara III, DPR/MPRSenayan, Jakarta, Senin (28/9/2015).
“Dulu Presiden Soekarno
kerjasama dengan banyak elemen masyarakat dan kemaritiman mengalami
kemajuan. Tapi kini melenceng dan pelayaran tidak dibangun secara
optimal. Sementara Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti hanya fokus pada illegal fishing
(pencurian ikan), maka kita harus tingkatkan peran nahkoda dan para
nelayan agar mandiri, dan kita akan berjuang untuk kekuatan laut itu
melalui INNI (Ikatan Nahkoda Niaga Indonesia),” tegasnya.
Hadir antara lain
Sitepu, Capt Karim, Capt Suhendar Wijaya dan para nahkoda senior
lainnya. Anton bertekad memajukan pelayaran termasuk nelayan rakyat,
agar mereka bisa bekerja dengan baik, terlindungi karena banyak campur
tangan dari luar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Langkah Susi Pudjiastuti hanya sebagai shock terapy saja, dan perannya harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
“Langkah Susi Pudjiastuti hanya sebagai shock terapy saja, dan perannya harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Apalagi kini kata Anton,
terjadi persaingan yang tidak sehat antara nahkoda dari Indonesia dan
luar negeri. Di mana, gaji nakhoda Indonesia rendah tapi sebaliknya dari
luar negeri gajinya cukup besar. Hal-hal seperti ini tidak boleh
terjadi, sehingga harus ada solusi untuk menyelesaikan kesenjangan
tersebut.
Sedangkan mengenai tol laut, adalah
untuk meningkatkan angkutan kapal nasional dan internasional, karena
barang yang dikirim melalui laut sebanyak 90 % dan 60%-nya melalui
Indonesia.
“Batubara kita saja masih diangkut oleh kapal asing dan seluruh ekspor kita juga dengan kapal asing. Sampai kapan? Itulah yang harus ditangani oleh pemerintahan Jokowi dan INNI akan memberikan masukan konstruktif pada pemerintah, dan akan membawa ke IMO di mana Indonesia sebagai negara kelautan terbesar dunia,” tambahnya.
“Batubara kita saja masih diangkut oleh kapal asing dan seluruh ekspor kita juga dengan kapal asing. Sampai kapan? Itulah yang harus ditangani oleh pemerintahan Jokowi dan INNI akan memberikan masukan konstruktif pada pemerintah, dan akan membawa ke IMO di mana Indonesia sebagai negara kelautan terbesar dunia,” tambahnya.
Trend pembangunan dunia saat ini di darat dan meninggalkan laut, maka
menurut Anton, sangat tepat jika Indonesia kembali ke laut. Di mana
terdapat 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu) pelaut dan 6.000 bekerja
di luar negeri, maka perlu pembangunan kelautan dan kalau tidak, kita
bisa habis.
“Jadi, nahkoda itu harus kuat di tengah daya saing yang lemah sekarang ini. Kalau abad ke – 7 Sriwijaya, Majapahit ke – 11, maka abad ke – 21 nanti, Indonesia harus kuat,” tutur Setepu.
“Jadi, nahkoda itu harus kuat di tengah daya saing yang lemah sekarang ini. Kalau abad ke – 7 Sriwijaya, Majapahit ke – 11, maka abad ke – 21 nanti, Indonesia harus kuat,” tutur Setepu.
Indonesia Maritime And Ocean (IMO) Watch, tentu mendukung penuh rencana
pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan tol laut. Sebab tol laut
penting untuk menciptakan poros maritim yang mendukung kemajuan
pelayaran nasional sehingga mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
”Tol laut harus segera direalisasikan. Kita juga mendukung penuh langkah-langkah Menteri Kordinator Kemaritiman Rizal Ramli , ” kata Dr.Capt. Anton Sihombing,M.Mar.
”Tol laut harus segera direalisasikan. Kita juga mendukung penuh langkah-langkah Menteri Kordinator Kemaritiman Rizal Ramli , ” kata Dr.Capt. Anton Sihombing,M.Mar.
Membangun tol laut menurutnya, bukan pekerjaan yang mudah, sebab untuk mewujudkannya memerlukan
waktu yang lama. Banyak hal yang harus dibenahi seperti model
transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi
nasional yang terpadu. Pemerintah harus mampu menyediakan jasa
transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya
pelayanan angkutan yang lebih baik.
Polistisi
Golkar itu berpendapat , pembangunan kelautan harus diarahkan pada pola
pembangunan berkelanjutan. Hal itu didasarkan pengelolaan sumber daya
laut berbasis ekosistem yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia
dan lembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya,
pertahanan keamanan dan teknologi.(sorotnews.com/jitro kolondam/lasman simanjuntak)
Foto-foto : Jitro Kolondam/Lasman Simanjuntak/eMaritim.Com
Foto-foto : Jitro Kolondam/Lasman Simanjuntak/eMaritim.Com
