Jakarta,eMaritim.Com,-Pemerintahan Joko
Widodo kini berada dalam fase pelolosan diri dari kepungan neolib, kepungan
para kompeni yang membawa kepentingan asing, dan kepentingan konspirator global.
Indonesia butuh gebrakan untuk membangunkan seluruh elemen bangsa guna berjuang
demi mahardika, demi Indonesia yang
merdeka sepenuhnya.
“Kita beruntung
ada gebrakan Rajawali Negpret dari
Bapak Rizal Ramli, Menko Maritim dan Sumber Daya. Beliau melakukan perbuatan
kebangsaan sehingga kita harus merujuknya menjadi Jurus Kepret Nasional. Ciri
khas jurus ini ialah air doa, air suci atau air Pancasila atau airnya nationale geest dan wil yang dicipratkan kepada para pecundang,” ujar Ketua Umum Dewan
Harian Nasional 45, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto saat membuka Seminar Kebangsaan di Gedung Joang,
Jakarta, Rabu (28/10/2015).
Menurut mantan
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu, jurus kepret nasional dibutuhkan untuk
menyembuhkan para pecundang dari demam neolib. Tujuannya, agar mereka segera
berselaras dengan para founding fathers
yang programnya sudah ditetapkan
Presiden Jokowi. Mereka harus bersama-sama dalam nasionalisme Indonesia
membangun kemampuan nasional.
‘Golden opportunity’
Sementara itu,
Menko Rizal Ramli yang menjadi pembicara kunci pada seminar kebangsaan tersebut
menyatakan sangat sependapat dengan Tyasno. Indonesia adalah bangsa yang besar
dengan penduduk lebih dari 256 juta jiwa, Indonesia memiliki garis pantai yang
panjang dan sumber daya alam (SDA) yang luar biasa.
Namun sayangnya,
semua golden opportunity anugrah
Allah Yang Maha Kuasa itu berlalu begitu saja dan menjadi missing opportunity. Hutan, minyak, batubara, dan ikan dari bumi
Indonesia hanya dinikmati segelintir elit pennguasa dan pengusaha. Sedangkan
sebagian besar rakyat sangat sedikit menikmatinya.
Dia mencontohkan,
bagaimana perilaku keblinger para
elit telah menyebabkan rakyat Indonesia tidak bisa menikmati SDA dengan wajar. Freeport yang telah hadir sejak 1967,
misalnya, nyaris tidak memberi manfaat bagi warga Papua khususnya dan rakyat
Indonesia pada umumnya. Hal ini terjadi karena pejabat Indonesia gampang
disogok dan bermental inlander.
Kalau dulu,
lanjut Rizal Ramli, para pahlawan berjuang melawan penjajah agar Indonesia merdeka.
Kini wujud perjuangan dan bela negara, antara lain para pejabat tidak boleh
lagi mengeluarkan kebijakan yang hanya menguntungkan kepentingan asing dan
merugikan bangsanya sendiri. Singkat kata, kata dia, para pejabat harus berhenti menjual negara kepada asing.
“Kini saatnya
kita belajar dari kesalahan para elit di masa lalu. Golden opportunity berupa gas, mineral dan lainnya harus
dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
sebagaimana amanat pasal 33 UUD 1945. Saya mengajak para senior di DHN 45
yang sangat saya hormati, untuk bersama-sama mengubah dan menulis ulang sejarah
bangsa untuk Republik Indonesia yang lebih baik,” ujar Rizal Ramli yang
disambut tepuk tangan meriah dan panjang dari peserta seminar. (*/press release humas menko maritim dan sumber daya/lasman simanjuntak)