“Kami apresiasi keputusan
pemerintah dan DPR memperbesar proporsi APBN 2016 untuk program kesejahteraan
nelayan, menambah anggaran untuk bantuan kapal dan alat tangkap, dan pelepasan
benih ikan. Namun, program tersebut baru akan terasa ketermanfaatannya
(secepat-cepatnya) pada pertengahan bahkan akhir semester dua 2016. Padahal,
melihat indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya Ikan
(NTPi), maupun kredit macet (NPL) di sektor UMKM Perikanan di 2015, dapat
disimpulkan bahwa kondisi kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan belum
membaik. Maka, semester pertama 2016 adalah masa kritis yang harus kita lewati
bersama,” ujar Niko.
Strategi jangka pendek dimaksudkan adalah dengan
dengan mengakselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga ke nelayan
skala kecil/ tradisional, yang juga diimbangi dengan pendampingan dalam proses
akses dan pengurusannya di desa-desa nelayan.
“KUR masih dirasa lebih rumit dibandingkan dengan
jasa keuangan rentenir yang telah lama mengakar di desa-desa nelayan. Di Puger
misalnya, jangankan tanpa agunan, untuk mengakses kredit dengan agunan saja
nelayan masih kesulitan. Kami berharap realisasi KUR untuk nelayan terus
terbenahi,“ tegas Misbachul Munir DPW KNTI Jawa Timur.(press release/lasman simanjuntak)