Komentar
Untuk itu, Susi meminta semua pihak harus hati-hati dan waspada, pasalnya perusahaan pemilik kapal mempunyai modus dengan mengatasnamakan pada asosiasi-asosiasi nelayan maupun pemilik kapal tangkap ikan. Selain itu, pihaknya pun dituding merusak laut melalui kebijakan pemboman dan penenggelaman kapal tangkap di laut.
"Sekarang ini ada mobilisasi opini bahwa kapal-kapal ex asing di Indonesia, harus diperbolehkan jalan kembali, ada ratusan kapal, minta registrasi kembali dan meninggalkan Indonesia," kata Susi di rumah dinasnya, Jakarta, Rabu (16/3/2016).
Menurut Susi, bahkan saat ini ada sekelompok pengusaha tangkap ikan mulai melawan kebijakannya sampai ke tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga ke Presiden Joko Widodo.
Padahal kata Susi, para pengusaha nakal ini secara jelas terlibat banyak pelanggaran administrasi serta pengemplang pajak. "Ada sekelompok pengusaha ini memegang kertas-kertas kapal lalu membawa ke istana mengatasnamakan atas asosiasi sehingga bisa jalan lagi," kata dia.
"Padahal setelah kita analisis semua kapal ini terlibat pidana dan masalah administrasi dan yang pasti penggelapan pajak. Karena banyak pemiliknya pribadi-pribadi. Ada juga beberapa pengusaha yang mengatasnamakan nama asosiasi," tambahnya. (mrt/metrotvnews/rhp) (sumber foto: wikipedia)
