Komentar
Jakarta, eMaritim.com - Sekretaria Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Budhi Halim mendorong pemerintah bisa menghidupkan lagi asas cabotage. Dalam acara bertajuk 'Forum Perhubungan' yang membahas tema 'Peluang Investasi Swasta dalam Mengembangkan Infrastruktur Perhubungan Laut' di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (29/03/2016).
"Jika ingin berkibar lagi ya saya menyarankan asas cabotage yang terbukti bisa mengibarkan kapal nasional kita di mata internasional bisa dihidupkan," kata Budhi.
Seperti diketahui asas cabotage adalah kegiatan angkutan laut antar negeri yabg dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
Budhi mengatakan, INSA sejauh ini yakin Kementerian Perhubungan akan konsisten mendukung asas cabotage. Namun, INSA berharap jajaran pemerintah lainnya, juga mendukung dan mengeluarkan kebijakan yang senada, untuk memperbesar porsi angkutan kapal berbendera Merah Putih di sektor muatan ekspor dan impor yang kini belum terlaksana dengan baik.
Dirinya juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengeluarkan sejumlah aturan positif seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2015 Tentang Perlakuan PPN atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan kepada Perusahaan Angkutan Laut yang Melakukan Angkutan Laut Luar Negeri. Namun hal itu harua bisa dirasakan secara menyeluruh kepada semua industri perkapalan supaya harga kapal lokal bisa bersaing dengan impor.
"Kami juga memperjuangkan agar Menteri Keuangan memberikan relaksasi di bidang fiskal untuk industri pelayaran dengan memberikan PPN tidak dipungut atau dibebaskan untuk pembelian BBM kapal niaga untuk kegiatan domestik," katanya.
INSA juga meminta agar subsidi untuk tol laut tidak bersinggungan dengan rute yang sudah dijalani selama ini. (Rhp)
"Jika ingin berkibar lagi ya saya menyarankan asas cabotage yang terbukti bisa mengibarkan kapal nasional kita di mata internasional bisa dihidupkan," kata Budhi.
Seperti diketahui asas cabotage adalah kegiatan angkutan laut antar negeri yabg dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
Budhi mengatakan, INSA sejauh ini yakin Kementerian Perhubungan akan konsisten mendukung asas cabotage. Namun, INSA berharap jajaran pemerintah lainnya, juga mendukung dan mengeluarkan kebijakan yang senada, untuk memperbesar porsi angkutan kapal berbendera Merah Putih di sektor muatan ekspor dan impor yang kini belum terlaksana dengan baik.
Dirinya juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengeluarkan sejumlah aturan positif seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2015 Tentang Perlakuan PPN atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan kepada Perusahaan Angkutan Laut yang Melakukan Angkutan Laut Luar Negeri. Namun hal itu harua bisa dirasakan secara menyeluruh kepada semua industri perkapalan supaya harga kapal lokal bisa bersaing dengan impor.
"Kami juga memperjuangkan agar Menteri Keuangan memberikan relaksasi di bidang fiskal untuk industri pelayaran dengan memberikan PPN tidak dipungut atau dibebaskan untuk pembelian BBM kapal niaga untuk kegiatan domestik," katanya.
INSA juga meminta agar subsidi untuk tol laut tidak bersinggungan dengan rute yang sudah dijalani selama ini. (Rhp)
