» » » Pemerintah Siapkan Dana APBN-Perubahan 2016 untuk Cadangan Minyak Strategis

Jakarta, eMaritim.Com,- Pemerintah menyiapkan dana dalam APBN-Perubahan 2016 yang akan dimanfaatkan untuk cadangan minyak strategis dan digunakan apabila sewaktu-waktu ada keadaan darurat yang mendesak.

"Cadangan minyak kita sekarang nol, karena itu dibicarakan dalam APBN-Perubahan untuk mulai dialokasikan, berapapun kecilnya," kata Menteri ESDM Sudirman Said seusai rapat koordinasi membahas stabilisasi harga BBM dan elpiji di Jakarta, Kamis.(24/3/2016)

Sudirman menjelaskan cadangan minyak strategis ini tidak akan digunakan untuk konsumsi, dan akan dibeli dari negara-negara OPEC maupun non OPEC, dengan ketentuan maupun persyaratan yang fleksibel.

"Kita akan membeli untuk cadangan 15 hari. Ini akan memakan waktu dalam dua atau tiga tahun. Nanti, barangkali kalau empat atau lima tahun, cadangannya mencapai 30 hari. Kita akan dorong agar cadangan nasional kita makin kuat," katanya.

Seiring dengan rencana tersebut, pemerintah juga akan menyiapkan kilang penyimpanan untuk cadangan minyak strategis itu, karena kilang yang ada hanya mampu untuk menyimpan cadangan selama 10 hari.

"Kita punya tangki untuk 10 hari, kalau lebih dari 10 hari, sementara disimpan di tempat di mana minyak itu dibeli, tapi ini tergantung negosiasi," ungkap Sudirman.

Ia memperkirakan pengadaan cadangan minyak selama 15 hari, dalam tiga tahun, membutuhkan anggaran Rp7 triliun-Rp8 triliun per tahun. Namun, ia memahami apabila kemampuan fiskal untuk saat ini masih terbatas untuk memenuhi jumlah tersebut.

"Harus dipertimbangkan juga, APBN-Perubahan saat ini pesannya ada pengurangan belanja. Tapi berapapun nilainya, kita harus isi untuk cadangan minyak," jelas Sudirman.


Pergeseran Subsidi

Terkait APBN-Perubahan 2016, Sudirman juga ingin mengusulkan kepada DPR untuk menggeser belanja subsidi BBM kepada sektor produktif, dengan opsi menghilangkan subsidi seluruhnya atau mengalihkan sebagian dari subsidi tersebut.

"Masih ada Rp1.000 per liter, kalau digeser bisa mendapat Rp15 triliun-Rp16 triliun yang bisa menjadi sumbangan untuk mempercepat program kesejahteraan. Artinya menggeser subsidi ke sektor produktif kita lakukan terus menerus," katanya.

Sudirman mengatakan pengalihan subsidi BBM untuk belanja yang lebih produktif seperti program kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, sangat mungkin dilakukan karena harga minyak dunia saat ini sedang turun.(**/antaranews.com/lasman simanjuntak)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini