Komentar
Jakarta, eMaritim.com - Pemerintah memiliki beberapa opsi untuk mencegah terjadinya penculikan dan perampokan terhadap anak buah kapal (ABK) agar tidak terus berulang.
Direktur C-Badan Intelejen Strategis (BAIS) TNI Laksamana Pertama TNI Djayeng Tirto mengatakan opsi itu adalah mendorong percepatan penandatanganan frame work teriteral coporative arrangement Indonesia, Malaysia, Filipina untuk dapat diimplementasikan secepatnya.
Selain itu, katanya, peningkatan waktu dan armada patroli keamanan di perbatasan negara. “[Jika terjadi penculikan] swasta tidak boleh melakukan tindakan sendirian atau sepihak dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah,” katanya saat menjadi pembicara pada diskusi yang digelar oleh Indonesian National Shipowners Association (INSA) di Grand Hyatt, Jakarta (28/07/2016).
Opsi lain yang ditawarkan pemerintah adalag penempatan personil di atas kapaldan pengawalan dengan kapal-kapal perang dalam bentuk konvoi.
Dalam diskusi hadir pula narasumber lainnya seperti Lalu M. Iqbal Director protection of Indonesian Nationals and Legal Entities Overseas, Kementerian Luar Negeri, dan beberapa narsum pengurus INSA.
Iqbal mengatakan motif penculikan yang terjadi saat ini oleh Abu Sayyaf murni bermotif finansial dengan meminta sejumlah uang tebusan.
Untuk menanggulangi itu, katanya, pemerintah Indonesia juga telah melakukan pertemuan dengan Filipina dan Malasyia membahas keamanan antarkawasan. Pada pertemuan tersebut disepakati adanya peningkatan keamanan kawasan dengan melakukan patroli.(Rhp)
