» » » BI Nilai Sektor Maritim Jadi Sumber Baru

Batam, eMaritim.com - Bank Indonesia menilai sektor kemaritiman akan menjadi sumber yang baru untuk pertumbuuhan ekonomi Indonesia di beberapa tahun ke depan. Ketika sedang lesunya sektor pelayaran nasional saat ini dan semakin terbatasnya andil ekonomi dari produksi komoditas karena fluktuasi ekonomi global.

Namun, kontribusi maksimal dari sektor maritim akan tercapai jika pembangunan setiap sub-sektor maritim sejalan dengan reformasi kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia, kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo seusai rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah di Batam, Jumat.

Menurut Agus, ironis bahwa Indonesia dengan wilayah perairan yang luas dan dikenal sebagai negara kepulauan, hanya menikmati 4 persen kontribusi dari sektor kemaritiman untuk pembentukkan Produk Domestik Bruto.

"Ini karena masih lemahnya industri galangan kapal dan komponen kapal, dominasi asing dalam jasa pelayaran, dan terbatasnya tenaga maritim yang berkualitas," ujarnya seusai rapat bersama Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan para kepala daerah wilayah Sumatera.

Agus menjelaskan inefisiensi ekonomi di sektor maritim juga menjadi penghambat untuk perbaikan fundamental ekonomi. Pasalnya inefisiensi di maritim telah menyumbang 80 persen pada defisit neraca jasa yang sebesar 8,4 miliar dolar AS pada 2015.

"Misalnya asuransi perkapalan, Indonesia banyak mengandalkan asing, begitu juga dengan industri pelayaran, di mana masih banyak menggunakan kapal asing yang akhirnya membuat kegiatan jasa banyak tercatat defisit,"

Agus menjelaskan dengan "pekerjaan rumah" seperti itu, pemerintah pusat dan daerah tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan integratif agar tercipta lingkungan hulu dan hilir di sektor maritim yang saling mendukung.

Agus yang memimpin forum rapat tersebut menjabarkan beberapa kebijakan yang akan ditempuh untuk pengembangan sektor maritim.

"Kesepakatan kami, maka dari itu, pertama adalah perlunya kebijakan satu peta dan satu desain kapal untuk mendukung industri perkapalan," kata dia.

Mantan Menteri Keuangan itu juga menekankan, forum rapat sepakat untuk mengintegrasikan strategi pembangunan infrastruktur logistik dengan pengembangan wilayah.

"Selain itu harus ada sinergi dan strategi kebijakan karena maritim bersifat lintas sektor, seperti perkapalan, pelayaran, perikanan dan pariwisata," kata dia.

Agus juga meminta pemerintah melanjutkan dan memperkuat asas "cabotage" yakni kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

"Perlu adanya juga strategi pengembangan industri dan komoditas unggulan daerah dan nasional untuk mampu saling mengisi dengan optimalisasi kapasitas angkut," ujarnya.

Kemudian, pemerintah juga diminta mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur kelembagaan melalui reformasi birokrasi, khususnya melalui implementasi layanan publik dan sistem pemerintah berbasis elektronik, serta peningkatan kapasitas tenaga maritim di pusat dan darah.

"Turut juga adanya beberapa langkah untuk pengembangan wisata bahari, seperti adanya insentif fiskal, mempercepat deregulasi peraturan untuk kunjungan wisata, dan peningkatan atraksi di 10 destinasi wisata prioritas nasional," ujar Agus. (Rhp)

(Antaranews.com)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini