» » » » » Pengusaha Kapal ‘General Cargo’ Minta Peningkatan Pelayanan Pelabuhan


Soehariyo Sangat | Foto By eMaritim.com
Jakarta, eMaritim.com – Para pelaku pengusaha pelayaran yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mengeluhkan buruknya pelayanan pelabuhan terhadap kapal angkutan umum (general cargo).

Buruknya infrastruktur di pelabuhan mengakibatkan kapal harus menunggu lama untuk bersandar di pelabuhan, sehingga pengusaha mengalami kerugian.

Wakil Ketua Umum IV INSA sekaligus Kepala Bidang Angkutan General cargo Soehariyo Sangat mengatakan bahwa sarana dan prasarana pelabuhan untuk kapal general cargo sangat terbatas bahkan luas areanya terus berkurang.

Dia menuturkan lahan yang dulunya dipergunakan untuk general cargo kini telah diubah menjadi wilayah untuk aktivitas kapal lain. ”Jangankan untuk menunggu muatan di dermaga, mau sandar saja susah  bahkan harus mengantri hingga berminggu-minggu,” kata Soeharyo kepada eMaritim.com , di DPP INSA, Jalan Tanah Abang III, No 10, Jakarta Pusat, Selasa (2//8/2016) .

Lambannya pelayanan di pelabuhan mengakibatkan akan menggerus pendapatan perusahaan pelayaran lantaran perusahaan tetap dibebani dengan biaya SDM, asuransi, bahan bakar dan biaya docking kendati kapal sedang tidak beroperasi.  

Selain itu kapal yang terlalu lama di dermaga dan tak bisa bongkar muat dapat merusak isi muatan, sehiingga mau tak mau pengusaha general cargo  yang harus menanggung kerusakan muatan tersebut.

Sejauh ini perusahan menghitung delay time paling lambat 2 hari dari proses sandar hingga bongkar muat. “Kalau menunggu sampai 3 minggu seperti kapal saya ini kan, berapa kerugian yang saya harus tanggung, kalau seharinya 20 juta, kan perusahaan merugi banyak,” katanya.

Untuk itu dia mengharapkan pelayanan pelabuhan berjalan secara efisien, murah dan lancar, bukan justru sebaliknya. “tidak mungkin ada pemilik kapal yang ingin kapalnya ‘ngetem’ di pelabuhan, itu rugi besar, “ tegasnya.

Di sisi lain, INSA juga menolak jika perusahaan pelayaran saat ini lebih fokus kepada usaha bongkar muat meskipun kegiatan bongkar muat berdasarkan UU No. 17 tahun 2008 masih satu bagian dari kegiatan pengangkutan. 

Dia menilai pembangunan pelabuhan general cargo termasuk pelabuhan Pelayaran Rakyat (Pelra) di Indonesia sekarang ini justru lebih mendesak dalam kerangka menurunkan biaya logistik nasional sekaligus menciptakan pemerataan pembangunan nasional.

Namun sangat disayangkan berdasarkan logistic performance index yang dirilis oleh world bank bahwa tahun ini peringkat logistik Indonesia menurun  dibandingkan 2 tahun yang lalu, dari peringkat 53 menjadi 63, turun 10 tingkat. (Rhp)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini