» » » Ini Kata INSA Kepada Komisi V DPR RI




Jakarta, eMaritim.com - Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto mengatakan, program tol laut yang telah dijalankan pemerintah harus diikuti dengan pengembangan industri di kawasan Timur Indonesia. Dengan demikian,  tujuan pemerintah menurunkan harga barang di daerah-daerah terpencil bisa terwujud.

Pemerintah melalui sejumlah kementerian terkait juga diminta bekerja secara bersama-sama untuk mengembangkan infrastruktur jalan, guna membuka akses jalur darat, agar distribusi barang dari dan kepelabuhan menuju ke sejumlah desa tidak terhambat. Artinya, program tol laut yang dilakukan sekarang ini jangan hanya dibebankan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

 " Dibutuhkan kehadiran pemerintah di sana, terutama untuk memenuhi sembilan bahan pokok. Karena itu Kementerian Perdagangan, Perindustrian harus terlibat, demikian juga Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan, termasuk juga PLN,"  kata Carmelita, Kamis (1/9/2016) di Jakarta, saat dimintai pendapatnya soal undangan Komisi V DPR RI kemaren yang meminta masukan dari sejumlah assosiasi, yaitu INSA, ALFI, GINSI dan GPEI seputar program tol lut, terkait dengan pengembangan pelabuhan Kualatanjung dan Bitung.

Dikatakan, masalah tol laut ini telah disampaikan kepada anggota dewan, karena bila targetnya membuat keseimbangan harga antara Jawa dan pulau-pulau lain di kawasan Timur Indonesia harus juga melibatkan kemeterian terkait. Kalau industrinya dibangun, perekonomian juga akan hidup, dan kapal akan datang mencari muatan. Dengan demikian perdagangan kebutuhan pokok yang selama ini dimonopoli segelintir orang akan tersingkir dan daya beli masyarakat dipastikan meningkat.

Mengenai rute pelayaran kapal yang menjalankan tol laut, kata  Carmelita, juga harus dievaluasi secara menyeluruh, karena ada sejumlah rute pelayaran tol laut yang dioperasikan PT. Pelni bersinggungan dengan rute pelayaran swasta. Padahal, rute pelayaran tol laut itu, adalah rute reguler yang elama ini dilakukan pelayaran swasta nasional melayani angkutan barang ke pulau-pulau di kawasan Timur Indonesia.

Tapi karena tidak mendapatkan subsidi pemerintah, makanya ongkos angkutnya tinggi atau dua kali lipat. Sebab, kapal yang mengangkut barang dari Jawa atau Tanjung Priok ke sejumlah pulau di kawasan Timur Indonesia, harus kembali tanpa muatan alias kosong.

" Kami kan maunya sama-sama, BUMN dan swasta, jalan sama-sama, berikan subsidi ke rute perintis. Armada kami sediakan, tidak perlu pakai kapal pemerintah, seperti sebelumnya," jelas Carmelita.

Dalam rapat dengar pendapat itu, para anggota Komisi V DPR RI juga meminta penjelasan kepada para pelaku usaha yang tergabung dalam assosiasi. Diantaranya soal keinginan pemerintah mengembangkan pelabuhan kuala Tanjung dan Pelabuhan Bitung yang akan dijadikan hub. Termasuk juga pertanyaan seputar kegiatan forwarding, kebijakkan hub domestik, hub international dan program azas cabotages, serta pelayanan perbankan untuk pelayaran di setiap pelabuhan.

Kepada anggota dewan itu, Carmelita menyampaikan jumlah muatan sekarang sudah menurun jauh. Kapal-kapal milik swasta sejak adanya tol laut sudah makin terpinggirkan, karena itu perlu ada solusi bagaimana swasta juga bisa hidup dan berkembang melayani angkutan barang ke pulau-pulau terpencil untuk memperkuat konektivitas yang sudah lama dilayani.  " Berikan kami subsidi, sama seperti BUMN," jelasnya.

Terkait pertanyaan anggota dewan soal Pelabuhan Bitung yang akan dijadikan hub internasional oleh pemerintah, Carmelita mengatakan, masih belum pas. Pasalnya, komoditi yang akan diangkut sangat kurang.  Dijelaskan, akan lebih strategis bila Kuala Tanjung, Batam dan Bintan dijadikan hub internasional ketimbang Bitung. (Rhp)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
World Maritime Day 2017: "Connecting Ships, Ports and People"

close
Banner iklan disini