» » » » Opini: OTT dan Solusinya ?

Salut kepada Jokowi satu2nya Presiden yg bukan hanya mewacanakan pemberantasan "pungli", tapi bahkan hadir pada waktu ada penindakan OTT di Ditjen Hubla.

Sekarang semua Kementerian terbangun seakan hal pungli ini sesuatu yg baru.

Kementerian Perhubungan cuma kebagian sial saja krn OTTnya disitu.

Ulasan melalui emaritim.com meminta perhatian pemerintah utk tidak saja menindak tapi mencari solusinya, a.l. dgn memperbaiki remunerasi, dan sistem recruitmen.

Saya kira ke2 hal ini pasti sudah dilakukan oleh pemerintah, namun solusinya memang tidak semudah membalik tangan.

Menurut hasil wawancara dgn PNS Ditjen Hubla gol. IV, THP lk.rp.11-12 jt/bln. Sepertinya THP ini belum memadai sehingga mudah tergoda utk melakukan pungli.

Jumlah ini terlihat kurang apabila disejajarkan dgn THP swasta yg berlayar yakni lk.rp.30-200 jt/bln.

Membandingkan 2 jenis pekerjaan ini kurang pas, apalagi kalau di lihat perbedaan visi dan misi.

PNS adalah pengabdian kpd bangsa dan negara seumur hidup. Hingga purnatugas mrk masih menerima pensiun. Harta atau kekayaan bukan merupakan prioritas.

Pilihan utk  menjadi PNS lebih kpd security sampai pensiun. Jam kerja yg memberikan banyak waktu utk bersantai. Seharusnya rp.11-12 jt/ bln cukup.

Saran memperbaiki remunerasi sebenarnya sudah berlaku cukup lama diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah pungli.

Kementerian Keuangan khususnya Bea dan Cukai memiliki THP yg jauh lebih tinggi dibandingkan dgn PNS dgn jenjang yg sama di Kementerian2 yg lain.

Tapi apakah pungli atau korupsi sudah hilang di Ditjen B&C? Perlu disimak pendapat KPK belakangan ini.

Tentang rekrutmen PNS memang dilematis. Yg diminati oleh pelamar memang tempat2 yg "BASAH", seperti B&C, Pertamina, Bulog dan beberapa lagi.

Tapi yg melamar bukan yg top of the line tamatan Universitas. Karena yg top2 ini jauh sebelumnya sudah direkrut oleh perusahaan2 yg besar dgn pengusaha2 handal.

Jadi kalau ada kekuatiran yg masuk jadi PNS sisa2 yg tidak diterima di perusahaan memang bukan pepesan kosong.

PNS itu kan jumlahnya ratusan ribu dan yg melakukan pungli kan cuma di bagian2 yg mengeluarkan izin2. Nah yg bagian2 itulah yg harus dicarikan solusinya.

Apa solusinya? Terpulang kpd niat aparatur itu sendiri sesuai pilihan2 hidupnya.

Kuasailah "nafsu" yg diberikan Tuhan bersamaan dgn nafas kita. ( Capt. WP Lumintang ~ CAAIP 6 )

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
World Maritime Day 2017: "Connecting Ships, Ports and People"

close
Banner iklan disini