Komentar
Di sela sela acara kuliah umum yang diberikan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt.Rudiana M.M kepada Taruna dan Pasis Politeknik Pelayaran Surabaya kemarin (01/12) eMaritim.com mewawancarai Dr.Capt Tri Cahyadi M.H.,M.Mar Kepala Divisi Pendidikan dan Semuel D Parerungan Kepala Dividi Pengembangan bisnis Poltekpel Surabaya mengenai kesiapan Poltekpel dalam mengantisipasi banyak nya Sertifikat pelaut yang tertunda penerbitannya.
Dijelaskan bahwa keterlambatan pengurusan sertifikat on line ini disebabkan beberapa hal, baik internal dari Badan Diklat dan HUBLA serta external dari pihak pelaut nya sendiri yang masih belum terbiasa dengan sitem website online. "Untuk mempercepat semua proses pengurusan itu Poltekpel Surabaya sudah mengaplikasikan sebuah sistem bernama SI – POPEYE (Sitem pendaftaran online Poltekpel Surabaya – oke), ini adalah untuk mendukung proses pengelolaan pendaftaran dan pelaksanaan diklat sehingga proses dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan lancar. Adapun dari sisi pendaftar, dengan sistim online, pendaftar dapat lebih mudah melakukan pendaftaran dengan lebih cepat, mudah dan pendaftar tidak perlu mengantri lagi serta saat ketika mendaftar tidak perlu hadir. Dengan demikian dengan cara pendaftaran secara online ini lebih efisien dalam hal waktu dan biaya. "
Sementara untuk sistem pembayaran setiap Pelatihan Poltekpel bekerjasama dengan BNI 46 dengan sistem House to House yang bisa dilakukan dimana saja tanpa harus datang ke Poltekpel, jadi mereka hanya datang untuk kursus" jelas Semuel.
Di sekolah tersebut dipekerjakan tambahan 7 orang untuk membantu proses pengurusan Sertifikat online dan bekerja sampai tengah malam dalam melayani pelaut yang mengambil kursus di sana.
Sementara dari pihak HUBLA sendiri menurut Capt Rudiana M.M: "untuk mengatasi keterlambatan penerbitan sertifikat pelaut melakukan beberapa perbaikan diantaranya menerapkan kebijakan melakukan penambahan tenaga penginput data peserta diklat, melakukan sistem kerja siang dan malam serta hari sabtu dan minggu, menjamin ketersediaan blanko sertifikat untuk tetap tersedia minimal salama 1 bulan kedepan, dan penambahan band width pada sistem komputer di instansi tersebut. Dirjen HUBLA juga menerbitkan surat untuk Stake Holder di bidang Kelautan bernomor UM.003/16/13/BKW 6 tentang keterangan Lulus mengikuti Pendidikan Pemutakhiran bagi pelaut pelaut yang belum mendapatkan Sertifikat versi cetaknya, untuk dapat menggunakan surat keterangan tersebut yang berlaku selama 3 bulan". Sayang nya surat tersebut hanya menyebutkan untuk pelaut pelaut yang bekerja diatas kapal berbendera Indonesia dan berlayar di Indonesia, belum dijelaskan mekanismenya untuk pelaut yang bekerja di atas kapal asing.
Keterlambatan penerbitan Sertifikat pelaut belakangan ini sepertinya disebabkan beberapa hal yang bersamaan terjadi di Kementrian Perhubungan Laut, diantaranya adalah sosialisasi kepada para pengguna yang tidak cukup lama, banyaknya pelaut yang tidak bekerja secara pemanen untuk sebuah perusahaan (kelas terbang) sehingga sulit mengumpulkan mereka untuk sosialisasi, tidak optimalnya fungsi Organisasi Pelaut, dan pengetahuan pelaut itu sendiri terhadap aplikasi berbasiskan Web.
Hal lain yang menjadi kendala adalah mengembalikan ritme bekerja di HUBLA yang sempat drop semenjak kejadian OTT disana dan mepetnya waktu DIMULAI nya STCW 1978 Amandemen 2010 yang sering di salah artikan oleh pelaut bahwa mulai tanggal 1 Januari 2017 pelaut yang belum comply tidak bisa berlayar, yang sebenarnya adalah pemberlakuan itu mulai 1 Januari 2017 (bukan batas akhir).
Perubahan besar dalam sistem pelayanan yang selama ini berbasiskan manual kepada sistem online perlahan lahan akan bisa teratasi dengan peningkatan kinerja seperti yang dilakukan POLTEKPEL Surabaya ini.
Direktur Poltekpel Surabaya Capt.Marihot Simanjuntak menambahkan:" Dalam bekerja kami tidak mau setengah setengah, buat kami hanya ada satu pilihan yaitu menjadi yang terbaik dalam pelayanan dan mutu. Dan kami sangat bangga atas penghargaan penghargaan yang kami terima untuk kinerja dan dedikasi semua tim yang ada disini".(janno)
Sementara untuk sistem pembayaran setiap Pelatihan Poltekpel bekerjasama dengan BNI 46 dengan sistem House to House yang bisa dilakukan dimana saja tanpa harus datang ke Poltekpel, jadi mereka hanya datang untuk kursus" jelas Semuel.
Di sekolah tersebut dipekerjakan tambahan 7 orang untuk membantu proses pengurusan Sertifikat online dan bekerja sampai tengah malam dalam melayani pelaut yang mengambil kursus di sana.
Sementara dari pihak HUBLA sendiri menurut Capt Rudiana M.M: "untuk mengatasi keterlambatan penerbitan sertifikat pelaut melakukan beberapa perbaikan diantaranya menerapkan kebijakan melakukan penambahan tenaga penginput data peserta diklat, melakukan sistem kerja siang dan malam serta hari sabtu dan minggu, menjamin ketersediaan blanko sertifikat untuk tetap tersedia minimal salama 1 bulan kedepan, dan penambahan band width pada sistem komputer di instansi tersebut. Dirjen HUBLA juga menerbitkan surat untuk Stake Holder di bidang Kelautan bernomor UM.003/16/13/BKW 6 tentang keterangan Lulus mengikuti Pendidikan Pemutakhiran bagi pelaut pelaut yang belum mendapatkan Sertifikat versi cetaknya, untuk dapat menggunakan surat keterangan tersebut yang berlaku selama 3 bulan". Sayang nya surat tersebut hanya menyebutkan untuk pelaut pelaut yang bekerja diatas kapal berbendera Indonesia dan berlayar di Indonesia, belum dijelaskan mekanismenya untuk pelaut yang bekerja di atas kapal asing.
Keterlambatan penerbitan Sertifikat pelaut belakangan ini sepertinya disebabkan beberapa hal yang bersamaan terjadi di Kementrian Perhubungan Laut, diantaranya adalah sosialisasi kepada para pengguna yang tidak cukup lama, banyaknya pelaut yang tidak bekerja secara pemanen untuk sebuah perusahaan (kelas terbang) sehingga sulit mengumpulkan mereka untuk sosialisasi, tidak optimalnya fungsi Organisasi Pelaut, dan pengetahuan pelaut itu sendiri terhadap aplikasi berbasiskan Web.
Hal lain yang menjadi kendala adalah mengembalikan ritme bekerja di HUBLA yang sempat drop semenjak kejadian OTT disana dan mepetnya waktu DIMULAI nya STCW 1978 Amandemen 2010 yang sering di salah artikan oleh pelaut bahwa mulai tanggal 1 Januari 2017 pelaut yang belum comply tidak bisa berlayar, yang sebenarnya adalah pemberlakuan itu mulai 1 Januari 2017 (bukan batas akhir).
Perubahan besar dalam sistem pelayanan yang selama ini berbasiskan manual kepada sistem online perlahan lahan akan bisa teratasi dengan peningkatan kinerja seperti yang dilakukan POLTEKPEL Surabaya ini.
Direktur Poltekpel Surabaya Capt.Marihot Simanjuntak menambahkan:" Dalam bekerja kami tidak mau setengah setengah, buat kami hanya ada satu pilihan yaitu menjadi yang terbaik dalam pelayanan dan mutu. Dan kami sangat bangga atas penghargaan penghargaan yang kami terima untuk kinerja dan dedikasi semua tim yang ada disini".(janno)
