Ulasan tentang STIP Dan Permasalahan nya

Jakarta 13 Januari 2017, eMaritim.com

Tragedi di lingkup Kementrian perhubungan sepertinya terus berlanjut. Belum berselang 10 hari dari terbakarnya KM Zahro Ekspress yang menewaskan 24 orang, puluhan luka-luka serta masih ada korban yang hilang, kini publik dikejutkan lagi dengan meninggalnya seorang Taruna tingkat 1 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta bernama Amirullah Aditya Putra akibat kekerasan yang dilakukan seniornya.

Jurus pecat dari Kementrian Perhubungan berlanjut, kini yang mengalaminya adalah Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Captain Weku Frederik Karuntu. Seolah ini adalah jurus pamungkas Menteri Perhubungan dalam menangani masalah yang terjadi di Kementriannya. 3 rekomendasi dibuat oleh komisi V DPR: Tutup STIP karena kekerasan kembali terjadi, tutup sementara dan yang ketiga tetap dilanjutkan dengan penanganan ekstra.

Khusus menanggapi hal ini eMaritim.com mengulas lebih jauh kedalam sistem pendidikan yang ada di bawah lingkup BPSDM ini agar masyarakat mengerti lebih jauh menganai hal ini.

Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dahulu bernama PLAP (Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran) atau sebelumnya terkenal dengan nama Akademu Ilmu Pelayaran adalah sekolah pelayaran tertua di negeri ini. Sekolah tersebut diresmikan oleh Prediden Republik Indonesia pertama Ir. Soekarno pada tahun 1957 yang menandakan cita-cita pendiri bangsa kita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat.

Sekolah yang dahulu berlokasi di bilangan Jalan Gunung Sahari Ancol tersebut pada tahun 2001 harus mengalah dan pindah ke Marunda karena di lokasinya di jual oleh pemerintah dan didirikan Sebuah Mall bernama Mangga Dua Square menandakan perubahan kebijakan Pemerintah yang menganut faham materialistis dengan tidak memperdulikan peninggalan sejarahnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah ini telah melahirkan banyak Perwira Niaga ulung di seantero dunia dan juga SDM di lingkup Kementrian, Legislatif, Eksekutif, Swasta dan Sektor Kemaritiman lainnya.

Pada tahun 2009 STIP berubah bentuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang juga menandakan era materialistis dimulai di lingkup Diklat Perhubungan, dimana komposisi pendanaan sekolah diawal sistem ini diberlakukan adalah 80% dari APBN dan 20% dari pendapatan Sekolah.

Di akhir 2016 pendapatan STIP menembus angka 160 milyard rupiah, maka dirubahlah persentasi untuk tahun 2017 menjadi 60% APBN dan 40% dari pendapatan sekolah. Induk dari sistem ini adalah BPSDM yang membawahi seluruh badan diklat Kementrian Perhubungan.

Saat sekolah ini masih berada di Ancol, hampir tidak pernah terdengar peristiwa kematian Taruna nya dalam kurun puluhan tahun walupun pendidikan semi militer diawali di bumi Ancol karena di awal pendirian nya Taruna AIP dididik untuk menjadi Perwira cadangan Angkatan Laut apabila negara memanggilnya.

Saat ini banyak jebolan AIP/PLAP/STIP berkarier di lingkup Angkatan Laut bahkan beberapa berpangkat Laksamana.

Era sekolah pendidikan vokasi beralih menjadi BLU turut merubah haluan sekolah ini dengan penerimaan jorr-joran di semua institusi sekolah pelayaran Indonesia.

Dalam waktu beberapa tahun terakhir ini, BPSDM melalui ketuanya Wahyu Satrio Utomo yang notabene tidak berasal dari salah satu sekolah produk Kementrian Perhubungan banyak menyuarakan bahwa Indonesia kekurangan puluhan ribu pelaut, hal ini memicu membengkaknya jumlah Taruna di sekolah-sekolah Pelayaran BPSDM yang ada di Jakarta (STIP, BP3IP, BP2IP), Semarang (PIP), Surabaya (Poltekpel), Makassar (PIP, BP2IP).

Apa lacur, pada 2014 ekonomi dunia memburuk dan yang terparah adalah di dunia pelayaran dan hal ini memicu banyaknya penganggguran di sektor ini. Hingga saat ini saja diperkirakan 40 % armada nasional masih menganggur tetapi BPSDM dan Perhubungan Laut tidak menyadari tanda-tanda itu sehingga penerimaan taruna-taruna sekolahnya tetap pada kuota maksimum dan sekolah penuh sesak oleh taruna yang suram masa depan nya.

Pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan Legislatif harus lebih jeli melihat kedalam akar permasalahan yang ada di Kementrian dibawahnya. Banyak Kementrian yang memiliki BPSDM dan mengembangkan sekolah kejuruan khusus buat Kementrian terkait yang hasilnya pasti diserap oleh Kemntrian itu sendiri. Ambil contoh Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) atau  IPDN yang kesemua lulusan apalagi lulusan terbaiknya pasti mereka serap.

Bagaimana dengan Sekolah Pelayaran dibawah lingkup BPSDM? Siapa penyerap lulusan terbaik mereka? Para Perwira Niaga lulusan terbaik mereka umumnya berada jauh di negeri seberang mencari tempat bekerja yang paling baik, di Eropa, Amerika, Australia, Jepang dan negara negara lainnya.

Sebagian ada di industri Palayaran Lepas Pantai, bekerja dikantor Perusahaan Pelayaran Asing, ataupun di kantor Perusahaan Pelayaran Swasta. Capt. Weku Frederik ( Kepala STIP yang dinon aktifkan ) adalah contoh produk terbaik sekolah tersebut. Jauh sebelum mengabdikan dirinya kepada dunia pendidikan, yang bersangkutan adalah sedikit dari Perwira Niaga yang bekerja di Perusahaan Eropa dengan Gaji melimpah.

Jabatan Ketua STIP pun baru 2 bulan di emban nya, dan sekarang dia harus menanggung kesalahan dari tidak jelinya pemerintah terhadap sistem yang dibuatnya.

Kementrian Perhubungan sudah membuat sekolah dibawah BPSDM nya menjadi mesin pembuat uang (BLU) dengan terus meneriakkan bahwa Indonesia kekurangan pelaut. Komunitas BPSDM yang tidak berasal dari konstituen profesi yang sama membuat isu seputar dunia maritim lepas dari pengamatan mereka.

Pelayaran, Perkapalan, dan segala permasalahan nya bukan menu pembicaraan sehari-hari, bukan bahan obrolan saat kopi siang ataupun pembicaraan di komunitasnya. Orientasi membentuk sekolah untuk memenuhi kebutuhan Kementrian nya berubah menjadi orientasi bisnis pencari keuntungan.

Rekomendasi cerdas dan berani seharusnya juga diajukan para Legislatif dalam mengelola Sekolah Palayaran BPSDM. Apabila kebutuhan untuk Kementrian sudah cukup dilayani sebuah sekolah saja, kurangi penerimaan atau sekalian lepaslah sekolah sekolah lainnya supaya dikelola oleh Kementrian Ristek Dikti, atau lepas kepada swasta.

Maka akan datang ratusan peminat yang mengajukan diri untuk mengambil alih sekolah tersebut, terutama Para Alamamaternya. Harga bukanlah masalah apabila kebanggaan dan kecintaan sebagai taruhannya. Lagipula Domain Pendidikan Tinggi ada di Kemenristek Dikti karena Lembaga ini khusus didirikan untuk menangani hal ini. Untuk negara Maritim Sebesar Indonesia apakah ada Profesor dibidang tersebut?

Hal ini tidak akan pernah terjadi selama pendidikan dikuasai BPSDM Perhubungan. Kalau mau jujur, BPSDM sendiri tidak menerapkan SOP yang selama ini disebut-sebut harus dijalankan sekolah-sekolah dibawahnya.

Belum pernah terdengar cerita berapa tenaga Perwira Pelayaran Niaga yang diserap Kementrian Perhubungan setiap tahun nya, bukti audit dari penerapan SOP yang ada, atau penilaian terhadap lembaga pendidikan tersebut dan siapa yang melakukan audit.

Pada 2014 ramai dibicarakan soal kesulitan lowongan pekerjaan pelaut di komunitas pelaut, bahkan Asosiasi Pemilik Kapal mengatakan kapal-kapal anggotanya menganggur sekitar 40%. Semestinya hal ini menjadi referensi BPSDM Kementrian Perhubungan untuk membatasai jumlah penerimaan Taruna secukupnya saja, tetapi hal tersebut tentu menurunkan tingkat pendapatan Kementrian dan itu dianggap tidak populer.

Sebagai penutup, eMaritim memberikan analogi terhadap kelalaian tangan yang gagal menggenggam sesuatu. Apakah tangan itu bersalah dan pantas dihukum? Apakah bukan sang Otak yang gagal memberikan perintah kepada tangan untuk menggengam? atau bahkan ada saraf diantara otak dan tangan yang gagal menyampaikan pesan?

Dalam konteks tewasnya Taruna STIP, gambaran siapa Otak, siapa tangan tidak perlu dijabarkan lagi. Pemerintah telah gagal dalam masalah transportasi dan lalai di berbagai sektor.