Jakarta, eMaritim.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
mengungkapkan rasa bangga dan atas
pencapaian Kementerian Perhubungan. “Saya bangga beberapa KPI (Key Performance
Indicator) yang saya minta dari
teman-teman dilakukan dengan baik. Dengan tercapainya KPI ini, daya saing
Indonesia akan meningkat,” ujar Menhub dalam acara Coffee Morning Bersama Media
di Jakarta, Selasa (11/4).
KPI yang dimaksud oleh Menhub terkait dengan 2 (dua) hal,
yakni pertama, kapal besar berkapasitas 8500 TEUs bisa sandar di Pelabuhan
Tanjung Priok. Kedua, launching pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat
Singapura.
Seperti diketahui, kapal besar berkapasitas 8500 TEUs untuk
pertama kalinya sandar di Pelabuhan Tanjung Priok pada Minggu (9/4). Kehadiran
kapal kontainer tersebut merupakan hasil kerjasama PT. Pelabuhan Indonesia II
(Persero)/IPC dengan perusahaan pelayaran asal Perancis, Compagnie Maritime
d'Affretement - Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM).
“Ini bukan ujug-ujug Pelindo II bisa mendatangkan CMA-CGM
dari Perancis. Keinginan kita menjadikan Tanjung Priok menjadi hub
Internasional, kita mulai dengan menurunkan dwelling time. Setelah itu
penurunan biaya transhipment dari USD 85 menjadi USD 35. Selain itu, saya minta
kepada Syahbandar untuk bekerjasama dengan operator, kalau sampai ada aduan dia
tidak akur dengan operator, maka dia harus pindah, sampai akhirnya kini tidak
ada masalah lagi,” jelas Menhub.
Saat ini, CMA-CGM membuka service baru, yakni Java South
East Asia Express Services/ Java SEA Express Services/ JAX Services. Service
ini akan melayani rute Pelabuhan Tanjung Priok ke West Coast (LA & Oakland)
Amerika Serikat dengan menggunakan kapal berkapasitas 8.500 TEUs. First Call
JAX Services dilakukan pada 9 April, sedangkan second call akan dilakukan pada 23
April mendatang. Pada saat tersebut Menhub berencana mengundang Presiden Joko
Widodo untuk melihat keberangkatan JAX Services tersebut.
Agar kapal-kapal besar lebih tertarik untuk datang ke
Pelabuhan Tanjung Priok, Menhub juga meminta Dirjen Perhubungan Laut untuk
menurunkan harga per-kontainer dan mengoreksi biaya pemanduan dan penundaan
bagi kapal-kapal tersebut.
“Saya ingin pada tanggal 23 April nanti bisa mengundang
Presiden. Saya juga minta Dirjen Laut menurunkan harga per kontainer dan
mengoreksi biaya pandu-tunda bagi kapal-kapal besar. Jadi nanti ada yang bisa
dilaporkan kepada Presiden. Jangan biaya tersebut dihitung per GT saja, tapi
mesti ada insentif bagi kapal-kapal yang angkutannya besar. Jangan dihitung per
TEUs, tapi ada diskon yang berbanding lurus dengan efisiensi yang dilakukan,”
jelas Menhub.
Penurunan dan pengoreksian biaya ini dinilai Menhub sebagai
usaha untuk menarik kapal-kapal bersandar di Tanjung Priok dan menjadikan
Tanjung Priok sebagai magnet baru dan akan segera menjadi hub internasional.
Hal kedua yang menjadi kebanggaan Menhub adalah pelayanan
pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura resmi di launching pada
Senin (10/4) di Batam. Menhub menjelaskan kegiatan pemanduan ini bersifat
voluntary.
“Kemarin di Batam, kita menyaksikan bagaimana Pandu dari
Pelindo 1 bertugas memandu kapal. Ini adalah bagian dari voluntary. Kita telah
melaporkan kepada dunia internasional untuk memandu kapal di Selat Malaka
secara langsung,” jelas Menhub.
Menhub juga telah meminta Pelindo 1 untuk mencari partner
Internasional yang tidak hanya kompeten dalam pelayanan pemanduan kapal, namun
juga dapat mempromosikan Pelabuhan Kuala Tanjung yang akan segera beroperasi
menjadi hub Internasional.
"Saya yakin dengan kesempatan ini, dengan niat dan
kemampuan dari Pelindo 1 dapat bekerja sama dengan perusahaan Internasional
untuk melakukan usaha pandu. Saya berharap petugas pandu tersebut juga menjadi
duta kapal kita, mempromosikan Indonesia dan membujuk kapal-kapal asing supaya
masuk ke Kuala Tanjung,” jelas Menhub.
Terkait dengan Pemanduan Kapal, Direktur Jenderal
Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menambahkan bahwa kegiatan pemanduan kapal
dilakukan untuk menjamin keselamatan dan perlindungan lingkungan laut.
“Karena padatnya perairan di Selat Malaka dan Selat
Singapura, maka kita disarankan untuk melakukan pemanduan. Selain untuk
keselamatan, kalau terjadi kecelakaan pada kapal, pihak kapal akan dapat
asuransi, tapi kalau tidak dipandu, dia (kapal) tidak akan dapat asuransi,”
tambah Dirjen.
Menhub Kasih Batas Waktu Port of Rotterdam Hingga Mei 2017
Pada acara coffee morning tersebut, Menhub juga menyampaikan
pertemuan dengan CEO Port of Rotterdam untuk membahas investasi pada
pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung. Pada pertemuan tersebut, Menhub menyatakan
telah memberikan batas waktu kepastian pembangunan Kuala Tanjung hingga Mei
2017.
“Kemarin saya bertemu dengan pihak Port of Rotterdam. Saya
tegaskan kepada mereka kalau tidak ada kepastian sampai bulan Mei, kita cari
investor lain,” jelas Menhub.
Rencana pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung sudah masuk ke
dalam proyek strategis nasional. Dukungan penyiapan infrastruktur transportasi
pun telah disiapkan Kemenhub, yakni dengan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung
dan pembangunan akses kereta api dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sei
Mangke sampai ke Pelabuhan Kuala Tanjung.
“Kita ingin Kuala Tanjung langsung jadi besar, karena kita
sudah investasi banyak, tapi mereka (Port of Rotterdam) belum bangun juga.
Gimana susahnya kita bikin jalur Kereta Api, bikin jalan tol, tiba-tiba
dimainin saja. Mereka mesti tentukan pilihannya,” tutup Menhub.(*)