» » » Negara Maritim tanpa Universitas Maritim

Jakarta 23 Juli 2017, eMaritim.com

Pidato Presiden Joko Widodo disaat memberikan kuliah umum di Universitas Ahmad Dahlan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, pada Sabtu, 22 Juli 2017 mengatakan pentingnya
pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. "Kalau sumber daya manusia tidak disiapkan dalam mengantisipasi perubahan, sekali lagi, kompetisi global sudah masuk ke negara kita dan persaingan yang lebih besar sudah ada di depan kita semuanya". 



Mengambil makna dari ucapan Presiden apabila dikaitkan dengan pendidikan di dunia maritim, maka ada sesuatu yang belum tersentuh di dunia pendidikan maritim, yaitu sebuah Universitas Maritim di negeri maritim ini.
Mempersiapkan sekaligus membenahi SDM mau tidak mau harus dilakukan. Perubahan yang sedemikian cepatnya menuntut SDM yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman dan tantangan besar yang ada di hapadannya.

Tiga kunci utama dalam meraih keunggulan belakangan ini sering digaungkan oleh Presiden. Inovasi tiada henti, kreativitas yang terus menerus, dan jiwa entrepreneurship merupakan tiga hal yang diyakini olehnya harus dimiliki oleh SDM Indonesia.

Transportasi dan logistik merupakan hal yang tak terpisahkan dalam kaitannya dengan bisnis dan perdagangan. Kelangsungan hidup dan pengembangan dari bisnis dan perdagangan bergantung pada mobilitas ini. Pengetahuan akan sistem logistik tentu merupakan kunci dalam pengembangan bisnis yang mana saat ini membutuhkan sumber daya yang besar di bidang tersebut.

Seperti diketahui bersama,  Universitas adalah domain dari Kementerian Ristek Dikti, sementara hampir semua Pendidikan SDM pelayaran berada dibawah Kementerian Perhubungan melalui BPSDM nya. Disinilah letak tarik ulur mandeknya pendidikan di dunia pelayaran apabila dilihat dari kacamata umum. Bahwa nomenklatur kesetaraan untuk para lulusan yang bersekolah di pendidikan vokasi di Kementerian Perhubungan belum setara dengan yang berada dibawah Kemenristek Dikti.

Perubahan dunia maritim yang cepat sudah seharusnya di antipasi oleh pemerintah, karena apabila kurikulum tidak disesuaikan dengan perkembangan jaman, maka para lulusan sekolah vokasi tersebut akan seperti jalan di tempat.
Tidak semua lulusan pendidikan tinggi pelayaran diserap diatas kapal, baik itu karena keterbatasan jumlah kapal atau memang karena adanya perubahan pilihan profesi sang lulusan itu sendiri. Selain kapal,  tempat serapan para lulusan pendidikan tinggi pelayaran adalah industri industri yang bergerak menopang usaha pelayaran itu sendiri. Ada berbagai macam profesi pengembangan dari rumpun ilmu pelayaran,  seperti Surveyor,  Asuransi kapal,  Mooring dan Loading master,  Rig mover,  Salvage, Kepegawaian di Perusahaan Pelayaran, Pengajar, Pembangunan Kapal,  Perawatan kapal, Bongkar muat, dan lain lain.


Menyelaraskan Kementerian Perhubungan dengan Kemenristek Dikti dalam upaya mempersiapkan SDM yang hebat dibidang maritim tentu harus juga sejalan dengan aturan internasional (IMO), dan peran pemerintah dalam hal ini sudah harus dimulai. Dengan dua pertiga luas negara ini adalah lautan, keberadaan Universitas maritim adalah jawaban untuk permintaan presiden agar pengembangan SDM bukan sesuatu yang linier,  rutinitas dan monoton.(Capt.ZAH)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
World Maritime Day 2017: "Connecting Ships, Ports and People"

close
Banner iklan disini