Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti | Ist |
Cilacap, eMaritim.com –
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan program Kredit Ultra Mikro
(KUM) di sektor perikanan untuk membantu para nelayan di Pelabuhan Perikanan
Samudra Cilacap, Jawa Tengah, Senin (14/8). Prgram KUM ini nantinya akan
menyasar kepada para nelayan atau pengusaha perikanan yang tidak terjangkau
perbankan.
Oleh karena itu, KKP
membuat sebuah lembaga khusus program KUM yang akan membantu para pengusaha
perikanan dan nelayan yang tak memiliki aset untuk syarat agunan pinjaman di
sektor perikanan ini, yakni Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan
Perikanan (LPMUKP).
Direktur LPMUKP, Syarif
Syahrial mengatakan, untuk pertama kalinya dalam sejarah KKP, Kementerian ini
memiliki Badan Layanan Umum (BLU) yang khusus untuk permodalan bagi nelayan
kecil.
“Program ini sudah ada
10 tahun yang lalu, tapi baru bisa sekarang beroperasi,” jelas Syarif seperti
dikutip wartaekonomi.
Ia menambahkan, dalam
pengelolaan dana bergulir tersebut, pihaknya bekerja sama dengan Koperasi Unit
Desa "Mino Saroyo", Cilacap, yang telah berdiri sejak tahun 1942. Selain
itu, Koperasi Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta, Pusat Penyuluh Mandiri
Perikanan, Bogor, dan Koperasi Nelayan, Bantul.
Sementara saat
memberikan pengarahan, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Susi Pudjiastuti
mengatakan program kredit tersebut ditujukan untuk membantu para nelayan kecil.
Ia mengharapkan penyaluran kredit yang dilaksanakan BLU LPMUKP dapat berjalan
dengan baik. Menteri Susi juga berinteraksi dengan para nelayan di PPS Cilacap
yang dilanjutkan dengan peninjauan pameran produk perikanan dan Tempat
Pelelangan Ikan PPS Cilacap.
"Semua nelayan
harus mendaftar. Kalau ada pengusaha besar yang dapat BLU ya tidak boleh, tegur
KUD Mino Saroyo ya," katanya.
Saat ditemui wartawan,
Menteri Susi mengatakan kredit berupa dana bergulir tersebut merupakan inklusi
keuangan yang digulirkan pemerintahan Joko Widodo untuk membantu para pelaku
usaha mikro, nelayan, petani yang selama ini tidak bisa mengakses dana
perbankan.
Ia mengatakan besaran
dana bergulir untuk setiap koperasi yang selanjutnya disalurkan sebagai kredit
untuk nelayan dan pelaku usaha mikro itu berbeda-beda. Dalam hal ini, dia
mencontohkan KUD Mino Saroyo mengelola dana bergulir sebesar Rp 5 miliar. Menteri
Susi mengharapkan ke depan, dana bergulir tidak hanya ditujukan untuk
koperasi-koperasi yang anggotanya ribuan orang tetapi juga ke koperasi-koperasi
kecil lainnya.
"Kami harapkan
walaupun dengan jumlah yang tidak banyak, dengan bunga yang murah, tadi sih
saya harapkan bunganya bisa di bawah 6 persen, supaya masyarakat bisa menyimpan
hasil untuk sendiri. Jadi, mengembalikannya lebih murah," katanya.
Peluncuran program yang
merupakan sinergi bersama dengan kementerian lain, yakni Kementerian Keuangan,
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sosial, serta Kementerian
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga dilaksanakan di enam lokasi
lainnya, antara lain Bogor, Cawang, dan Bojonegoro.(*)