Pemerintah Optimis Pelauhan Kijing Dongkrak Perekonomian Warga

Mempawah, eMaritim.com – Pemerintah Indonesia berencana akan melakukan groundbreaking pelabuhan berkelas internasional, yakni Pelabuhan Kijing yang berlokasi di wilayah Kabupaten Memwapah, Kalimantan Barat, September 2017. Pemerintah optimis pembangunan pelabuhan berkelas internasional ini akan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat di sekitar pelabuhan.

Bupati Mempawah Ria Norsan mengatakan, selain groundbreaking pelabuhan laut akan dilakukan pada bulan September, juga akan ada penyerahan 4 ribu sertifikat gratis kepada masyarakat.

"Insya Allah dijadwalkan nanti akan langsung dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Saya sudah bertemu langsung dengan pak presiden dan menyatakan kesedianya akan hadir," ujarnya.

Ria Norsan menambahkan, selain penancapan tiang pertama groundbreaking di Pelabuhan Kijing, Presiden akan melakukan peresmian terminal bandara udara Supadio dan peresmian jalan poros. Selain itu, mengenai pembebasan lahan. Norsan mengatakan saat ini terus melakukan pendataan oleh BPN dan sudah hampir selesai. Setelah itu nanti akan diserahkan kepada tim appraisal untuk dinilai harga tanah permeternya.

"Untuk lahan pembangunan groundbreaking sudah tidak masalah. Lahannya sudah diselaikan," ujarnya.

Komunikasi dengan PT Pelindo, lanjut Norsan, juga sudah dilakukan dan menyatakan siap untuk memulai tahapan pembangunan pada bulan september mendatang.

"Sudah disoundingkan oleh PT Pelindo selanjuntya nanti diajukan ke Presiden mengenai kepastian tanggal pastinya peresmiannya pada bulan september oleh Presiden melalui sesneg," ujarnya, seperti dilansir tribun mempawah.

Terkait pembebasan lahan, Camat Sungai Kunyit Iwan Supardi mengatakan, sejauh ini persetujuan masyarakat di Kecamatan Sungai Kunyit mendukung penuh pembangunan pelabuhan international di Pelabuhan Kijing. Namun demikian, akan ada situasi tarik menarik antara tim appraisal dengan warga mengenai penetapan harga tanah per meter.

"Jangankan tanah, kita beli baju saja biasa tawar-menawar. Sekarang sedang berjalan dan mungkin setelah lebaran akan melakukan pengukuran," ujarnya.

Ia mengatakan akan ada kemungkinan deadlock soal tawar menawar harga tanah.

Namun demkian, agar tidak terjadi deadlock kecamatan akan terus melakukan komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat agar proses pembebasan lahanya berjalan lancar dan tanpa masalah. (*)