Komentar |
| Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat | Istimewa |
Ketua ALFI
Jawa Barat Muhamad Nuh Nasution mengemukakan pemerintah semestinya tidak
langsung memberikan hak eksklusif pengelolaan maupun kepemilikan saham mayoritas
kepada Pelindo II terhadap operasional pelabuhan Patimban, namun agar membuka
kesempatan seluas-luasnya kepada swasta nasional.
“Kami
menolak keterlibatan BUP (Badan Usaha Pelabuhan) seperti Pelindo II dalam
operasional dan pengelolaan Pelabuhan Patimban. ALFI justru ingin mendorong
supaya diberikan kesempatan peran swasta nasional untuk itu,” ujarnya.
Berdasakan
evaluasi ALFI, imbuhnya, Pelindo II masih memiliki tanggung jawab membenahi
karut marut dan mahalnya layanan logistik di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta,
termasuk menyelesaikan persoalan Jakarta International Container Terminal
(JICT).
Nuh
mengatakan Pelindo II juga masih harus membenahi pelayanan di New Priok
Container Terminal - One (NPCT-1) yang hingga saat ini dikeluhkan kalangan
pebisnis logistik di Pelabuhan Priok.
Dia
mnenyatakan hal tersebut merespons pernyataan pemerintah melalui Kemenko
Maritim dan Kemenhub serta PT Pelindo II terkait pengelolaan pelabuhan
Patimban, Jawa Barat.
“Jadi kami
sarankan itu (Patimban) jangan didominasi BUMN dong, Pemerintah juga mesti
mendorong swasta nasional. Kami yakni banyak swasta nasional yang mampu untuk
itu kalau diberikan kesempatan,” paparnya, seperti dikutip Bisnis.
Sebelumnya,
Direktur Utama PT.Pelindo II, Elvyn G. Massasya, mengungkapkan BUMN itu masih
berharap bisa memegang 51% saham di Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.
“Kita sudah
mengajukan diri menjadi operator, untuk berada di pihak 51%, belum diputuskan
(ada swasta lain atau tidak), tetapi kita sudah purpose,” kata Elvyn. (*)
