CSIS: Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah di Sektor Maritim Meningkat -->

Iklan Semua Halaman

CSIS: Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah di Sektor Maritim Meningkat

Khalied Malvino
13 September 2017
Kapal tol laut | Istiemwa
Jakarta, eMaritim.com - Tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK di berbagai sektor mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2015 yang berada di posisi 66,5 persen kini mencapai 68,3 persen. Lembaga survey Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengungkapkan, salah satu faktor peningkatan ini ada pada sektor kemaritiman yang  dinilai menjadi pendorong utama meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

CSIS mencatat sebanyak kepuasan publik yang paling tinggi di tahun 2017 dipegang bidang kemaritiman dengan angka 75,5 persen berbanding 63,9 persen di tahun 2016, dan 59,4 persen pada tahun 2015.

Sementara sektor lainnya seperti hukum menyumbang 64 persen kepuasan berbanding 62,1 persen pada tahun sebelumnya, dan 51,1 persen tahun 2015. Selain itu,  di bidang ekonomi masyarakat kembali menunjukkan kepuasannya di tahun 2017 ini dengan angka 56,9'persen berbanding 46,8 persen (2016), dan 30 persen pada 2015.

Direktur Eksekutif CSIS, Philips J Vermonte menyatakan, masyarakat juga menyukai kinerja pemerintah dalam komitmen membangun infrastruktur seperti tol laut dan pelabuhan sebesar 77,6 persen di tahun 2017 disusul komitmen menjaga pertahanan maritim (76,6 persen), dan komitmen mewujudkan negara maritim besar (73,2 persen).

"Pembangunan infrastruktr maritim seperti tol laut memberikan kepercayaan masyarakat kepada penerintah saat ini," jelasnya, seperti dikutip tribunnews.com.

Sementata itu, menurut CSIS bidang hukum menjadi faktor kedua pemberi sumbangan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini.

Tercatat masyarakat yang menjadi responden sebanyak 76,9 persen yakin pemerintah mampu membuat kebijakan yang memperkuat KPK, sebanyak 76 persen percaya pemerintah mampu mendorong reformasi di kepolisian, dan 67,7 persen dari komitmen memberantas mafia peradilan. (*)