» » » Kadin : Mata Rantai Program Tol Laut Harus Diperbaiki


Kapal Tol Laut | Istimewa
Jakarta, eMaritim.com – Proyek gagasan presiden Joko Widodo dengan tol laut, sampai saat ini masih dianggap semrawut, dalam hal ini Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki mata rantai program tol laut.

Menurut ketua Kompartemen Investasi Dalam Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Reza V Maspaitella mengatakan bahwa dalam penataan tol laut harus dimulai dari tingkatan desa kepada sentra pergudangan yang dipadukan dengan jaringan transportasi (darat, laut dan udara) sampai kepada sentra produksi dan penyaluran kepada pasar domestik maupun luar negeri.

Reza menambahkan penataan haruslah dilakukan bersama berbagai asosiasi terkait, pemda setempat dan kementerian terkait seperti perdagangan, perindustrian, koperasi dan ukm, Kementerian BUMN beserta BUMN terkait seperti Bulog, PPI, Pelni, Garuda, RNI, PTP, Perikanan Nusantara dan lainnya.

"Kalau ini tidak dilakukan atau masing masing pihak berjalan sendiri-sendiri maka tujuan percepatan pembangunan wilayah - wilayah tertinggal atau wilayah pertumbuhan baru tidak akan dicapai meskipun ada program tol laut yang memerlukan dana subsidi dari pemerintah," katanya, Senin (4/9/2017).

Adapun trayek tol laut sendiri saat ini sudah mencapai T13 atau 13 trayek, yakni PT Pelni melayani 7 trayek (T3, T5, T6, T9, T11, T12, dan T13, PT Mentari Sejati Perkasa melayani 3 trayek (T1, T2, T10), PT Mandala Sejahtera Abadi melayani 1 trayek (T7), PT Tempuran Mas (T4) dan PT Luas Line melayani 1 trayek (T8).

Adapun trayek tol laut saat ini mencapai 13 rute tol laut yang menyinggahi sebanyak 41 pelabuhan di Indonesia:

  • Rute T1, yaitu Tanjung Perak-Wanci-Namlea-Wanci-Tanjung Perak.
  • Rute T2, yaitu Tanjung Perak-Kalabahi-Moa-Saumlaki-Moa-Kalabahi-Tanjung Perak.
  • Rute T3, yaitu Tanjung Perak-Calabai (Dompu)-Maumere-Larantuka-Lewoleba-Rote-Sabu-Waingapu-Sabu-Rote-Lewoleba-Larantuka-Maumere-Calabai (Dompu)-Tanjung Perak.
  • Rute T4, yaitu Tanjung Perak-Bau Bau-Manokwari-Bau Bau-Tanjung Perak.
  • Rute T5, yaitu Makassar-Tahuna-Lirung-Tahuna-Makassar.
  • Rute T6, yaitu Tanjung Priok-Natuna-Tanjung Priok.
  • Rute T7, yaitu Tanjung Priok-Enggano-Mentawai-Enggano-Tanjung Priok.
  • Rute T8, yaitu Tanjung Perak-Belang Belang-207-Sangatta-P Sebatik-Tanjung Perak.
  • Rute T9, yaitu Tanjung Perak-Kisar (Wonreli)-Namrole-Kisar (Wonreli)-Tanjung Perak.
  • Rute T10, yaitu Makassar-Tidore-Tobelo-Morotai-Maba-Pulau Gebe-Maba-Morotai-Tobelo-Tidore-Makassar.
  • Rute T11, yaitu Tanjung Perak-Dobo-Merauke-Dobo-Tanjung Perak.
  • Rute T12, yaitu Makassar-Wasior-Nabire-Serui-Biak-Serui-Nabire-Wasior-Makassar.
  • Rute T13, yaitu Tanjung Perak-Fakfak-Kaimana-Timika-Kaimana-Fakfak-Tanjung Perak.

Sampai saat ini pemerintah telah menganggarkan Rp355,05 miliar untuk program subsidi tol laut, dengan rincian Rp226,43 miliar berupa penugasan yakni kepada PT Pelni dan Rp128,61 miliar melalui pelelangan umum yakni perusahaan pelayaran swasta yang memegang trayek pelelangan pemerintah.

Ada Penyimpangan Muatan di Trayek Tol Laut Indonesia Timur

Disisi lain dalam proyek tol laut, ada yang melakukan penyimpangan muatan kapal tol laut yang tidak sesuai manifest di salah satu daerah yang menjadi rute tol laut, yakni Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Wakil Bupati Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) Agustinus Payong Boli mengatakan dalam manifest kapal tol laut itu tercatat memuat sembako, tetapi ternyata kontainer berisi barang-barang milik pribadi pengusaha berupa bahan bangunan seperti batako. Pernah juga di duga memuat mobil.

“Kami juga menduga terjadi praktek monopoli perdagangan antar pengusaha pengirim di Surabaya dengan pengusaha di Larantuka. Akibatnya, tol laut hanya untungkan pengusaha, masyarakat tetap tidak diuntungkan. Karena itu pada Senin kemarin kami melakukan inspeksi mendadak ke kapal tol laut yang tengah bongkar muatan di Pelabuhan Larantuka. Saya dapati muatan dalam kontainer tidak sesuai dengan manifest ekspedisi tol laut,” tutur Boli, seperti dikutip dari Okezone, Senin (4/9/2017).

Dari temuan hasil sidak tersebut, lanjut Boli, pihaknya langsung meminta Kapolres untuk menindaklanjuti unsur pidananya dan meminta agar menyeret para mafia dalam pidana hukum. “Sudah setahun berjalan program tol laut di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, namun dampaknya terhadap disparitas harga sembako belum terlihat. Harga sembako di Larantuka, Flores Timur (Flotim), masih tetap tinggi,” tutur Agus Boli

Untuk ke depannya, masih Boli semua bahan sembako yang masuk ke Flores Timur yang menggunakan kapal tol laut untuk barang-barangnya wajib di beri label khusus tol laut agar Pemda bisa memantau harga sembako di masyarakat bisa lebih murah. “diharapkan, saat kapal tol laut kembali ke Surabaya dapat memuat hasil bumi komoditi masyarakat Flotim di Larantuka dan Adonara supaya dapat menolong petani,” tuturnya. 

Boli juga meminta kepada aparat kepolisian untuk menindak lanjuti hasil temuan sidak di wilayahnya, mengharapkan untuk mempidanakan para mafia perdagangan lewat kapal tol laut, dan harus dipenjara agar jera. Selain itu dirinya juga meminta kepada Kementerian Perdangan, Kementerian Perhubungan, Syahbandar dan Pelni agar bersama-sama dengan Pemda memantau kapal tol laut agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat diwilayahnya Flores Timur.

Dalam kejadian ini dinilai masih adanya praktek monopoli perdagangan oleh pengusaha yang menggunakan jasa tol laut, sedangkan masyarakat tidak merasakan manfaatnya karena harga sembako diwilayah Indonesia Timur masih tetap tinggi. (*\hp)


eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
World Maritime Day 2017: "Connecting Ships, Ports and People"

close
Banner iklan disini