Komentar |
| Logo Dirjen Hubla | Istimewa |
"Siapapun dia harus yang benar-benar berasal dari SDM
Perhubungan Laut itu sendiri yang telah pernah mengemban tugas dalam perangkat
Perhubungan Laut, maupun tugas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Perhubungan Laut, serta harus punya dedikasi yang tinggi," katanya.
Sekadar diketahui, kekosongan jabatan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut tidak hanya menarik diikuti perjalanannya
menjelang assessment 15 calon yang lolos seleksi administrasi,
tapi jauh lebih daripada itu hal tersebut menyisakan pekerjaan rumah bagi
para calon Direktur Jenderal nantinya.
Anggaran tahun berjalan Direktorat Perhubungan Laut yang
mencapai Rp11,56 triliun jauh lebih besar jika dibandingkan 19 kementerian.
Kementerian Kelautan dan Perikanan saja hanya memiliki budget Rp10,1 triliun.
Anggaran di Ditjen Perhubungan Laut pada 2017 dialokasikan
untuk bidang lalu lintas dan angkutan laut Rp 3,96 triliun, bidang pelabuhan
dan pengerukan Rp2,3 triliun, kenavigasian Rp1,48 triliun, , bidang Kesatuan
Penjagaan Laut dan Pantai Rp111,4 miliar, bidang Perkapalan dan Kepelautan
Rp68,9 miliar, dan anggaran untuk dukungan manajemen dan teknis lainnya Rp3,6
triliun.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak saja besar dalam
aspek budget, tetapi juga mewakili kedaulatan negara di
atas 24.046 kapal niaga Indonesia (data 2016) yang berlayar di laut
Indonesia yang mewakili 2/3 luas wilayah NKRI secara keseluruhan.
Dengan begitu, sang Direktur Jenderal Perhubungan Laut
adalah gambaran seorang admiral yang memiliki armada dengan jumlah yang jauh melebihi
armada TNI AL Republik Indonesia, dan dengan jumlah pelaut di atasnya bisa
mencapai ratusan ribu personel. Di masa perang, kekuatan armada niaga ini bisa
menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat.
Sekedar mengingat, Ali Sadikin merupakan gambaran Menteri
Maritim di masa lampau. Dengan begitu, menjadi Dirjen Perhubungan Laut bukan
hanya orang yang sekedar memiliki keinginan menjadi Dirjen, melainkan
dibutuhkan orang yang ditugaskan oleh bangsa, institusi dan konstituennya untuk
mengemban amanah tersebut. Sosok Dirjen Perhubungan Laut nantinya adalah orang
menjadikan maritim sebagai jalan hidupnya atas dasar sukarela dan kecintaan,
bukan materi.
Hasudungan juga menyinggung terkait kecilnya alokasi dana
untuk bidang Perkapalan dan Kepelautan, KPI berharap agar anggaran untuk
perkapalan dan kepelautan dapat diperbesar terutama untuk sektor kepelautan,
sehingga nanitnya lahir SDM yang unggul dalam mengemban tugas dan kerja
Perhubungan Laut.
“Untuk ini dibutuhkan seorang Dirjen Hubla yang punya
kapasitas seperti saran saya tadi di atas, sehingga dapat menyusun budget yang
sesuai dan tepat dengan kondisi dan kebutuhan perhubungan laut dalam mendukung
mewujudkan cita-cita pemerintah. Semoga yang terbaik yang akan menjadi pemimpin
dunia maritim untuk bangsa dan rakyat Indonesia.”
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Indonesia (Forkami),
James Talakua mengatakan, pihaknya terpukul dengan terjadinya OTT terhadap
Dirjen Perhubungan Laut beberapa waktu lalu.
Forkami yang merupakan satu-satunya LSM berbasiskan maritim
di Relawan Jokowi-JK, telah memberikan banyak memberikan masukan kepada
pemerintah baik kepada Kemenhub, KKP dan Kemenko Maritim.
“Sudah banyak masukan demi masukan yang Forkami berikan baik
kepada Kementrian Perhubungan, KKP dan Menko Maritim, sayangnya masih ada
beberapa pejabat yang belum merevolusi mentalnya.”
James menambahkan semestinya pesan Presiden agar Forkami
dapat ikut mengawal disambut baik, sehingga terjadi komunikasi dua arah dan
transparan yang saling membangun sehingga apa yang di inginkan Presiden
tercapai.
“Untuk posisi Dirjen Perhubungan Laut, kami berharap akan
hadir seorang yang Tuhan pilih dan memiliki niat tulus untuk berbakti kepada
bangsanya dan yang sangat mengerti penderitaan pelaut-pelaut saat ini dan bisa
membuka pintu untuk berdiskusi dan berkomunikasi mencari solusi.”
Dia melanjutkan, Dirjen Perhubungan Laut nantinya juga
diharapkan adalah sosok yang memahami birokrasi, aturan internasional dan
lokal, serta pemahaman akan dunia kemaritiman yang baik.
“Waktu tinggal 2 tahun untuk memperbaiki, biarlah posisi ini
di pimpin oleh mereka yang sudah tahu dan merasakan kesulitan para pelaut dan
insan maritim, yang tidak mengerti lebih baik jangan. Kasihan Bapak Presiden
Joko Widodo.”
“Saya yakin masih ada harapan dalam sisa 2 tahun ini
menemukan seorang Dirjen yang cakap dan bersih untuk mewujudkan Nawa Cita
Jokowi.” (*/Rilis Pers)
