Komentar |
| Ilutstrasi pengerukanlaut | Istimewa |
Bontang, eMaritim.com – Sejumah
nelayan di Kampung Lok Tunggul, Kelurahan Bontang Lestari, memprotes kegiatan
pengerukan laut di wilayah tangkapan mereka. Diketahui, sejak awal pengerukan
untuk kepentingan proyek pembangunan PLTU dengan kapasitas 2 X 100 megawatt
ini, kegiatan para nelayan menjadi terganggu.
Ketua
Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris, mengatakan. Ia mendapat keluhan langsung
dari nelayan soal pengerukan laut di pesisir Bontang Lestari. Bahkan, dampaknya
sudah mulai dirasakan para nelayan yang kesulitan melaut. Agus mendesak agar
pemerintah bertindak cepat menyelesaikan dampak dari kegiatan pengerukan di
pesisir Bontang Lestari. Pasalnya, hampir semua warga Lok Tunggul berprofesi
sebagai nelayan tangkap dan pembudi daya rumput laut. Ia khawatir kegiatan pengerukan tidak melalui
proses perizinan melalui Provinsi Kaltim, merusak habitat terumbu karang di
sekitar lokasi proyek.
"Di
situ kan banyak nelayan yang hidup dari melaut dan budi daya rumput laut.
Jangan sampai dampaknya petani rumput laut gagal panen karena air laut yang keruh
akibat pengerukan," katanya, seperti dilansir Tribun Kaltim.
Ia
mengungkapkan, sejatinya setiap aktivitas pengerukan laut memerlukan izin kerja
keruk. Di dalam dokumen perizinan tersebut, mengatur terkait kajian dari dampak
aktivitas pengerukan beserta kompensasi bagi warga setempat, uji struktur
tanah, kompetensi perusahaan selaku pelaksanan, rekomendasi dari Syahbandar.
Untuk itu,
Agus menilai perlunya Pemkot Bontang memastikan seluruh syarat perizinan
pengerukan yang sudah menjadi kewenangan provinsi tersebut terpenuhi.
Menurutnya, harus ada kejelasan dari perusahaan terkait kompensasi yang
diberikan ke masyarakat sekitar jika terbukti kegiatan pengerukan berdampak
terhadap perekonomian warga.
"Informasi
yang saya dapat, pihak Pemkot sendiri tidak pernah diberitahu soal kegiatan
pengerukan di Bontang Lestari. Saya kira ini bisa fatal karena bisa saja
dokumen dan perizinan belum lengkap," tutur Agus yang juga Ketua Partai
Gerindra Bontang.
Selain
menyoroti soal dampak pengerukan, Agus juga mengaku bakal memeriksa kompetensi
perusahaan yang menangani pengerukan di Bontang Lestari. Menurutnya, aktivitas
pengerukan harus dilakukan oleh perusahaan yang ahli, agar kerusakan lingkungan
dari pekerjaan ini dapat diminimalisir.
Rencananya,
Senin (25/9) Komisi Gabungan DPRD Bontang bakal meninjau lokasi pengerukan.
Hanya saja harus ditunda lantaran cuaca tidak mendukung untuk peninjauan ke
lokasi. Medan jalan yang becek dan berlumpur membuat kunjungan terpaksa
ditunda. ôKami akan jadwalkan ulang untuk Sidak ke lokasi pengerukan itu.
Ia
menambahkan, selain memeriksa kelengkapan dokumen perizinan kegiatan pengerukan
di Bontang Lestari, pihaknya juga bakal meninjau tenaga kerja asing yang
diperkerjakan di proyek pembangunan PLTU Bontang Lestari. Agus mengaku mendapat
aduan dari warga, bahwa masih ada tenaga kerja asing asal Republik China yang
bekerja di lokasi pembangunan PLTU kapasitas 2x100 MW tersebut. (*)
