Komentar |
| Ilustrasi kartu nelayan | Istimewa |
Papua, eMaritim.com – Buruknya infrastruktur di
daerah yang masih belum memiliki akses jaringan telekomunikasi mengakibatkan
ribuan nelayan di Provinsi Papua belum miliki kartu nelayan. Dari 94 ribu
nelayan, hanya 11 ribu yang telah memiliki kartu nelayan.
“Kami
berharap 13 Kabupaten/Kota pesisir dapat mengakses nelayan-nelayan yang belum
memiliki kartu, pasalnya banyak manfaat yang dapat diperoleh dari kepemilikan
kartu tersebut,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, FX
Mote, seperti dikutip pasifikpos.com.
Mote
mengaku petugas DKP sudah turun langsung ke lapangan untuk menyosialisasikan
pentingnya kartu tersebut bagi para nelayan.
"Kita minta bantuan kepala DKP kabupaten/kota untuk memberitahukan
di tempat-tempat pendaratan ikan," ujarnya.
Mote
menambahkan, selain dapat lebih mudah memperoleh BBM dari SPBN (Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Nelayan), dengan kartu nelayan ini, masyarakat juga dapat
dipermudah dalam pengurusan sertifikat lahan hingga biaya pendidikan bagi anak
nelayan.
Oleh karena
itu, diharapkan tahun 2018, secara bertahap seluruhnya nelayan di Papua akan
memiliki kartu nelayan tersebut.
Mote
menambahkan, kesulitan petugas di lapangan dalam menginput data nelayan karena
di Papua ini juga banyak nelayan musiman. “Jadi, kita membagi nelayan ini dalam
tiga kategori, yakni Nelayan Penuh, Nelayan Sembilan Utama dan Nelayan Sembilan
Tambahan,” paparnya.
Dijelaskannya,
Nelayan Penuh ini hanya memiliki satu mata pencaharian, yaitu sebagai nelayan.
Hanya menggantungkan hidupnya dengan profesi kerjanya sebagai nelayan dan tidak
memiliki pekerjaan dan keaahllian selain menjadi seorang nelayan.
Sementara
untuk Nelayan Sambilan Utama, kata Mote, nelayan tipe ini mereka menjadikan
nelayan sebagai profesi utama tetapi memiliki pekerjaan lainnya untuk tambahan
penghasilan.
“Nelayan
Sambilan Tambahan biasanya memiliki pekerjaan lain sebagai sumber penghasilan,
sedangkan pekerjaan sebagai nelayan hanya untuk tambahan penghasilan,” tandasnya.
(*)
