KomentarJakarta, eMaritim.com
Pelantikan di lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang kemarin dilaksanakan menampilkan nama Ir. Agus Purnomo sebagai Nakhoda baru institusi yang mengurusi kemaritiman di Indonesia. Ir. Agus akan mengemban tugas yang tidak ringan dalam mengembalikan kejayaan maritim NKRI yang lama sirna.
Untuk memperkuat komposisi dan tugas Dirjen, posisi para Direktur juga mengalami sedikit perubahan dengan komposisi setelah pelantikan kemarin sebagai berikut:
- Ir. Junaedi sebagai MM Dirkapel
- Ir. Dwi Budi sebagai Dirlala
- Ir. Nyoman sebagai Dir. Navigasi
- Ir. Chandra Irawan sebagai Dir. Kepelabuhanan
- H. Marwnasyah sebagai Dir. KPLP.
Kekhawatiran dan tudingan seorang pengamat dari sebuah LSM yang sebelum ini mengatakan bahwa posisi di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dimonopoli oleh kelompok para Perwira Pelayaran Niaga yang disebut dengan cara cara Gergaji Angin tidak terbukti sama sekali.
Terlepas dari Posisi Dirjen Hubla yang sempat menyita perhatian insan maritim dan para pendukung sang calon, ada hal yang menarik perhatian eMaritim.com mengenai posisi Direktur Perkapalan dan Kepelautan sebagai direktorat yg menjadi ujung tombak HUBLA karena secara langsung membawahi urusan kapal dan pelaut di Indonesia.
Sebelum diangkat menjadi Dirkapel, Ir. Junaedi diketahui mengikuti assessment untuk menggantikan posisi Dirlala semasa masih dijabat Bay Hasani. Hasil assessment yang diumumkan pada 7 September 2017 menempatkan nama Ir. Junaedi di urutan ke 5, tidak termasuk dalam golongan yang DISARANKAN (urutan 1 sampai 4).
Dengan diberikannya posisi Dirlala kepada Ir. Dwi Budi, maka assessment yang sebelumnya dilakukan untuk posisi Dirlala menjadi tidak berarti. Urutan 1 sampai 4 dari assessment itu tidak menempati posisi yang telah di rencanakan.
Tetapi yang menempati posisi ke 5 dari Assessment Dirlala malah bisa menempati jabatan Dirkapel. Itulah hebatnya HUBLA.
Sekali lagi ini membuktikan bahwa Kompetensi dan assessment bukan menjadi faktor utama dalam menentukan jabatan seseorang di HUBLA. Faktor yang tidak terlihat dan tertulis lebih memainkan peranan dalam menentukan jabatan seseorang di Direktorat yang memiliki anggaran besar tersebut.
Untuk membantu NKRI cepat memajukan dunia maritimnya, ada baiknya HUBLA mulai lebih membuka diri kepada ahli ahli yang ada di luar sistem. Para pelaku dunia pelayaran (INSA) dan Organisasi Profesi Perwira Pelayaran yang ada dilingkup HUBLA selama ini selalu konsisten dengan fokusnya, dan tidak pernah memutasikan diri ke bidang lain. Mendengar kritik dan saran akan jauh lebih membangun dari mendengar sekedar pujian. (zah)
Pelantikan di lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang kemarin dilaksanakan menampilkan nama Ir. Agus Purnomo sebagai Nakhoda baru institusi yang mengurusi kemaritiman di Indonesia. Ir. Agus akan mengemban tugas yang tidak ringan dalam mengembalikan kejayaan maritim NKRI yang lama sirna.
Untuk memperkuat komposisi dan tugas Dirjen, posisi para Direktur juga mengalami sedikit perubahan dengan komposisi setelah pelantikan kemarin sebagai berikut:
- Ir. Junaedi sebagai MM Dirkapel
- Ir. Dwi Budi sebagai Dirlala
- Ir. Nyoman sebagai Dir. Navigasi
- Ir. Chandra Irawan sebagai Dir. Kepelabuhanan
- H. Marwnasyah sebagai Dir. KPLP.
Kekhawatiran dan tudingan seorang pengamat dari sebuah LSM yang sebelum ini mengatakan bahwa posisi di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dimonopoli oleh kelompok para Perwira Pelayaran Niaga yang disebut dengan cara cara Gergaji Angin tidak terbukti sama sekali.
Terlepas dari Posisi Dirjen Hubla yang sempat menyita perhatian insan maritim dan para pendukung sang calon, ada hal yang menarik perhatian eMaritim.com mengenai posisi Direktur Perkapalan dan Kepelautan sebagai direktorat yg menjadi ujung tombak HUBLA karena secara langsung membawahi urusan kapal dan pelaut di Indonesia.
Sebelum diangkat menjadi Dirkapel, Ir. Junaedi diketahui mengikuti assessment untuk menggantikan posisi Dirlala semasa masih dijabat Bay Hasani. Hasil assessment yang diumumkan pada 7 September 2017 menempatkan nama Ir. Junaedi di urutan ke 5, tidak termasuk dalam golongan yang DISARANKAN (urutan 1 sampai 4).
Tetapi yang menempati posisi ke 5 dari Assessment Dirlala malah bisa menempati jabatan Dirkapel. Itulah hebatnya HUBLA.
Sekali lagi ini membuktikan bahwa Kompetensi dan assessment bukan menjadi faktor utama dalam menentukan jabatan seseorang di HUBLA. Faktor yang tidak terlihat dan tertulis lebih memainkan peranan dalam menentukan jabatan seseorang di Direktorat yang memiliki anggaran besar tersebut.
Untuk membantu NKRI cepat memajukan dunia maritimnya, ada baiknya HUBLA mulai lebih membuka diri kepada ahli ahli yang ada di luar sistem. Para pelaku dunia pelayaran (INSA) dan Organisasi Profesi Perwira Pelayaran yang ada dilingkup HUBLA selama ini selalu konsisten dengan fokusnya, dan tidak pernah memutasikan diri ke bidang lain. Mendengar kritik dan saran akan jauh lebih membangun dari mendengar sekedar pujian. (zah)
