Komentar
Demikian yang disampaikan oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Capt. Jhonny R. Silalahi pada hari ini (24/1) di Jakarta.
"Tindakan tegas berupa peringatan I s.d. III hingga pencabutan izin salvage perusahaan pelayaran, sanksi pidana dan perdata akan diberlakukan sesuai ketentuan perundang-undangan bagi perusahaan salvage yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan oleh Direktorat KPLP," tegas Capt. Jhonny.
Ketegasan Capt. Jhonny dimaksud dilatarbelakangi oleh adanya dugaan pelanggaran penggunaan izin salvage dalam kejadian hilangnya kerangka kapal perang Belanda di Laut Jawa.
Sebelumnya, Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte memberikan laporan hilangnya kerangka kapal perang Belanda kepada Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Jakarta, November 2016 lalu.
Dalam laporannya, 3 (tiga) kerangka kapal perang milik Belanda yaitu HNLMS De Ruyter, HNLMS Java dan HNLMS Kortenaer dinyatakan hilang dari lokasi koordinatnya di perairan dekat Pulau Bawean, Jawa Timur.
"Pemerintah Indonesia memandang serius laporan Pemerintah Belanda atas hilangnya kerangka kapal perang Belanda di Laut Jawa dan sudah ditindaklanjuti dengan adanya pertemuan Joint Expert Meeting I dan II," ujar Capt. Jhonny.
Joint Expert Meeting (JEM) I dan II yang dilaksanakan di tahun 2017, dikoordinir Kementerian Luar Negeri dengan beranggotakan perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Arkeologi Nasional, Lembaga Cagar Budaya Belanda dan Angkatan Laut Belanda.
"Dan kemarin (23/1), menindaklanjuti Joint Expert Meeting II, diadakan pertemuan yang dikoordinir Kementerian Luar Negeri dengan agenda membahas langkah-langkah kedepan terkait bentuk kerjasama yang akan diusulkan Pemerintah Indonesia untuk Pemerintah Belanda dalam hal konservasi cagar budaya dan cultural heritage di perairan Indonesia," ujar Capt. Jhonny.
Menurutnya, laporan hilangnya kerangka kapal perang Belanda harus disikapi dengan hati-hati tanpa perlu menuduh pihak-pihak tertentu tanpa disertai bukti disamping adanya keharusan menjaga hubungan baik antar kedua negara.
"Terkait peranan Ditjen Hubla di pertemuan JEM dimaksud adalah bagaimana suatu proses pengangkatan kerangka kapal atau salvage baik perizinan yang dikeluarkan maupun metode pelaksanaan yang digunakan untuk mengangkat kapal dengan kedalaman laut tertentu. Tentunya, semua perizinan yang dikeluarkan Ditjen Hubla sudah sesuai prosedur sesuai ketentuan yang berlaku," tutup Capt. Jhonny.(*)
