Komentar
Jakarta, 17 Januari 2018
Kemenkomaritim menjadi pemrakarsa Rapat Kordinasi Keselamatan Pelayaran di Kantor Menko Maritim sore tadi(17/01). Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Kordinasi Kedaulatan Maritim dan dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Bidang Kemaritiman, KNKT, SAR, TNI AL, Dis Hydros, Polair, Mahkamah Pelayaran, DPP INSA dan terakhir adalah Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) yang secara khusus diundang sebagai tenaga expert Keselamatan Pelayaran oleh Tenaga Ahli Menhub.
Rapat secara taknis memetakan apa yang menjadi permasalahan kecelakaan kapal kerap terjadi dan tidak menujukkan penurunan dari tahun ketahun. Sayangnya sebagai Administrator/ Regulator dibidang Angkutan Laut, tidak seorangpun dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (HUBLA) yang hadir.
Masukan paling banyak adalah masalah Compliance terhadap aturan dan ketegasan regulator dalam mengambil sikap terhadap situasi dimana sebuah kapal diragukan kelaik lautannya.
Bahwa domain Keselamatan Pelayaran ada di HUBLA dan Keamanan berada di TNI sudah bisa diterima dan dipahami semua pihak, yang pada pelaksanaanya HUBLA juga membutuhkan bantuan dari pihak pihak lain untuk mensukseskan keselamatan pelayaran tersebut.
Tenaga Ahli Menhub Bidang Kemaritiman Ibu Peni Pudji Turyanti yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Mahkamah Pelayaran mengatakan perlunya revitalisasi di segala lini, dan secara tegas mendukung adanya organisasi profesi di bidang pelayaran seperti IKPPNI yang sudah memiliki Draft Rancangan Undang Undang Perlindungan Profesi serta Kode Etik profesi Perwira Pelayaran Niaga.
Karena dalam peningkatan kualitas SDM Maritim di usia produktif, keberadaan Organisasi profesi akan efektif karena keberagaman knowledge dan tingkatan skill para anggotanya.
Rapat kordinasi tersebut dipastikan akan berlanjut untuk dapat merumuskan sebuah solusi terbaik buat Indonesia dalam mewujudkan keselamatan pelayaran.
Disepakati pula bahwa penyelenggaraan berikutnya akan tetap memakai konsep sederhana Rapat yang dihadiri oleh stake holder kompeten di bidang Pelayaran.(zah)
