» » Belajar Dari Sejarah, Bagaimana Ekonomi Maritim Berjaya.

eMaritim.com, 10 May 2018

Catatan Capt Zaenal A Hasibuan,  a proud member of IKPPNI


Keinginan pemerintahan Presiden Jokowi -  JK mengembalikan kejayaan maritim Indonesia seperti dahulu dicapai oleh nenek moyang bangsa Indonesia masih menyisakan banyak PR. Ada hal mendasar yang membedakan LANGKAH PERTAMA pemerintah yang sekarang dengan apa yang dilakukan nenek moyang bangsa Indonesia dahulu, bahkan dengan pemerintahan sebelumnya yang pernah berkuasa di Indonesia.

Pemahaman mengapa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit bisa sukses sebagai bangsa maritim harus dilihat dari ihwal bagaimana hal itu bisa dicapai.

Seperti ditulis sejarah, kerajaan Sriwijaya adalah pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan atas Selat Sumatera (Malaysia menyebutnya selat Malaka) dan Selat Sunda.

Sriwijaya memiliki aneka komoditas seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, pala, kepulaga, gading, emas, dan timah, yang membuat raja Sriwijaya sekaya raja-raja di India. Kekayaan yang melimpah ini telah memungkinkan Sriwijaya mendapatkan mitra dari daerah daerah lain di seluruh Asia Tenggara dan Selatan. Dengan berperan sebagai entreport atau pelabuhan utama di Asia Tenggara, Sriwijaya senantiasa mengelola jejaring perdagangan bahari dan menguasi urat nadi pelayaran antara Tiongkok dan India.

Karena alasan itulah Sriwijaya harus terus menjaga dominasi perdagangannya dengan selalu mengawasi dan jika perlu memerangi pelabuhan pesaing di negara jirannya. Keperluan untuk menjaga monopoli perdagangan inilah yang mendorong Sriwijaya menggelar ekspedisi militer untuk menaklukkan bandar pelabuhan pesaing di kawasan sekitarnya dan menyerap mereka ke dalam mandala Sriwijaya.

Bandar Malayu di Jambi, Kota Kapur di pulau Bangka, Tarumanagara dan pelabuhan Sunda di Jawa Barat, Kalingga di Jawa Tengah, dan bandar Kedah dan Chaiya di semenanjung Melaya adalah beberapa bandar pelabuhan yang ditaklukan dan diserap kedalam lingkup pengaruh Sriwijaya.

Disebutkan dalam catatan sejarah Champa adanya serangkaian serbuan angkatan laut yang berasal dari Jawa terhadap beberapa pelabuhan di Champa dan Kamboja. Mungkin angkatan laut penyerbu yang dimaksud adalah armada Sriwijaya, karena saat itu wangsa Sailendra di Jawa adalah bagian dari mandala Sriwijaya. Hal ini merupakan upaya Sriwijaya untuk menjamin monopoli perdagangan laut di Asia Tenggara dengan menggempur bandar pelabuhan pesaingnya. Sriwijaya terus berjaya dalam hal perdagangan sedari tahun 670 hingga 1025 M.
Kejayaan bahari Sriwijaya terekam di relief Borobudur yaitu menggambarkan kapal kayu bercadik ganda dan bertiang layar yang melayari lautan Nusantara sekitar abad ke-8 Masehi.


Kapal layar bercadik yang diabadikan dalam relief Borobudur mungkin adalah jenis kapal yang digunakan armada Sailendra dan Sriwijaya dalam pelayaran antarpulaunya, kemaharajaan bahari yang menguasai kawasan pada kurun abad ke-7 hingga ke-13 masehi.

Sejarah Majapahit (1293-1500) yang merupakan kerajaan berikutnya yang dianggap sebagai kerajaan maritim juga memiliki latar belakang yang hampir sama. Majapahit sendiri berlokasi di Trowulan, dekat Sungai Brantas, dan merupakan kerajaan yang bercorak agraris. Komoditi utama Majapahit adalah beras.

Dalam melakukan perdagangannya dengan kerajaan lain di seantero Nusantara, pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa, seperti Lasem, Tuban, Gresik, dan Jepara menjadi tempat berkumpulnya para pedagang yang berniaga dengan Majapahit. Daerah atau kerajaan lain yang melakukan perniagaan dengan Majapahit berasal dari Sumatera dengan hasil hutan, dari Kalimantan ada logam, dari Cina ada sutra, dan juga pedagang Arab dengan kapur barus dan rempah-rempahnya. Pada akhir abad ke-14, sifat perdagangan Majapahit sudah global.

Jadi apakah benar nenek moyang kita seorang pelaut?  jawabannya iya, tapi mereka melaut dengan kapal kapalnya untuk berniaga bukan tanpa sebab. Perniagaan yang menggerakkan itu semua.

Kita lompati bagian sejarah kenapa bangsa Eropa kemudian datang ke Indonesia, yang diawali dengan berdagang lalu main senjata karena mitranya terlihat lemah. Inti dari semua kegiatan maritim tersebut sama saja, yaitu niaga menggunakan kapal, mengamankan jalur perniagaan menggunakan kapal. Ship follows the trade.

Indonesia pernah tanpa sadar berusaha menghidupkan kejayaan maritimnya dengan cara yang benar. Pada jaman orde baru dahulu lewat program Transmigrasinya, pemerintah berusaha menyeimbangkan ekonomi satiap pulau dengan mengirimkan penduduk pulau Jawa ke pulau lainnya. Keberadaan penduduk impor tersebut secara perlahan menghidupkan ke ekonomian pulau yang ditempatinya, sehingga mereka menghasilkan komoditas sesuai dengan tanah yang di garapnya.

Mau bukti?  Pergilah ke Pesisir timur Sumatera, Kalimantan dan daerah eks transmigran lainnya, tidak ada kapal yang kesulitan mendapat muatan dari sana karena daerah tersebut sudah berubah menjadi daerah produktif bukan lagi konsumtif. Maka keseimbangan neraca komoditas sebagai cikal bakal ekonomi maritim tercipta.

Memang pemerintah saat itu tidak mengatakan Tol laut dan maritim sebagai jargon nya, tetapi itulah hakikat menghidupkan ekonomi maritim pulau pulau atau negara (kerajaan dalam konteks Sriwijaya dan Majapahit) yang memiliki karakteristik dan alam berbeda. Lalu kalau demikian siapa yang membangun dan mengurus kapalnya saat itu? Pemerintah tidak usah pusing pusing, pelaku usaha pelayaran nasional sudah puluhan tahun menggeluti dunia itu.

Sekarang dimasa Pemerintahan Jokowi-JK yang sedang gencar ingin mengembalikan kejayaan tersebut, apakah yang dilakukan sudah tepat sasaran? Rasanya berat untuk menapak kearah yang sama. Presiden Jokowi sudah pasti bukan ahli maritim, dan sayangnya keterlibatan para ahli maritim negara ini sangat minim dalam merancang langkah pemerintah sejak awal. Ahli maritim jelas tidak ada di Kementerian Perhubungan, mereka adalah orang orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah memutasikan diri,  profesi dan dedikasinya kepada bidang lain.

Perniagaan atau Industri yang merupakan aspek utama dari rangkaian kegiatan ekonomi maritim yang seharusnya digenjot sejak awal dengan dana dan perhatian yang proporsional. Pemerintah juga harus memperkuatnya dengan regulasi yang baik dan mendukung kegiatan tersebut. Tidak usah cemas soal kapal niaga karena kapal akan muncul mengikuti pertambahan volume perdagangan antar pulau seperti yang diajarkan sejarah.(rob)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini