» » » Iperindo: Galangan di Kawasan Pelabuhan Sudah Tidak Kompetitif


Ilustrasi | Ist

Jakarta, eMaritim.com - Para pengusaha galangan kapal mengeluh tingginya harga sewa lahan dan pendeknya masa kontrak yang berada di seluruh kawasan pelabuhan. Kondisi itu dinilai menjadi salah satu pemicu rendahnya daya saing industri galangan.

Harga sewa lahan yang sangat tinggi itu, menurut pengurus DPP Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal & Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Shopan Sophian, menjadi kendala utama bangkitnya industri galangan kapal nasional.

Sewa lahan dengan pola business to business (b to b) oleh pengelola Hak Penggunaan Lahan (HPL) pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo ) I - IV, hanya akan membuat perusahaan galangan dan pendukungnya menjadi kerdil dan sulit berkembang.

Artinya, harapan pemerintah untuk menjadikan galangan kapal sebagai pendukung utama industri maritim nasional dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, akan sangat sulit tercapai. Sebab, galangan kapal yang berada di dalam kawasan pelabuhan, tidak bisa bersaing, akibat tingginya harga sewa lahan dan waktu kontrak yang pendek.

"Kenapa dengan kami harus b to b ? harga sewa tinggi, kontrak lahan pendek, satu sampai dua tahun. Padahal Pelindo memperoleh lahan itu dari pemerintah, mengapa kami seperti anak tiri di negeri sendiri," kata Sophan, saat dimintai komentarnya seputar sewa lahan pelabuhan untuk galangan, Jumat lalu di Jakarta

Padahal keberadaan galangan di dalam kawasan pelabuhan, ungkapnya, sangat strategis. Bukan hanya untuk kepentingan pembangunan kapal dan perawatan tapi menangani kondisi darurat terhadap kapal-kapal yang berada di pelabuhan.

Ketika ada banyak kapal yang masuk galangan, tutur Sophan, yang menikmati juga pihak operator pelabuhan, yaitu Pelindo. Uang yang masuk itu, akhirnya juga mengalir ke kas negara untuk pembangunan. Artinya, peran galangan di kawasa pelabuhan sangat strategis, tapi sangat tidak diperhatikan.

Harga sewa lahan di kawasan pelabuhan berpariasi hingga ratusan ribu rupiah per meter, dengan masa waktu kontrak satu sampai dua tahun. " Kalau galangan kapal menjadi bagian industri untuk memajukan program pemerintah, idealnya diberikan kelonggaran. Setidaknya diberikan kontrak jangka panjang sampai 10 tahun. Kalau cuma satu tahun bagaimana mungkin kami mau investasi," kata Sophan yang juga President Director PT Dokbahari Nusantara.

Tingginya sewa lahan dan pendeknya waktu kontrak, berpengaruh besar terhadap tarif atau biaya pembagunan dan perawatan kapal. "Kalau sewa diberikan keringanan dan kontrak diberikan jangka panjang, biaya pembangunan kapal dan perawatan bisa ditekan, sehingga kami bisa bekompetisi secara sehat dengan galangan yang berada di luar," tuturnya.

Ketua DPP Iperindo, Eddy Kurniawan Logam mengakui, tingginya harga sewa lahan yang diterapkan PT Pelindo I - IV akan menyulitkan perusahaan galangan berkembang dan berkometisi dengan perusahaan galangan di luar pelabuhan.

Dampak negatif yang terjadi adalah, kapal-kapal akan memilih galangan di luar pelabuhan bahkan ada yang ke luar negeri. Karena galangan kapal di sejumlah negara sangat dilindungi oleh pemerintahnya, sehingga bisa bekompetisi dan berkembang.

Sementara itu Direktur Utama PT Dumas Tanjung Perak Shipyards, Yance Gunawan mengatakan, harga sewa lahan untuk galangan kapal di kawasan pelabuhan saat ini di atas Rp 100 ribu per meter per tahun atau setara dengan nilai jual objek pajak (NJOP) setempat. Dalam satu tahun kontrak, nilainya bisa untuk membeli lahan dengan luas yang sama.

Artinya, sewanya sangat tinggi dan kontraknya dibatasi satu sampai dua tahun. Dengan pola sewa seperti itu, perusahaan galangan ragu untuk melakukan investasi, membangun dan memerbaiki galangan, karan biaya pembangunan sangat tinggi.

"Kami sedang mengusulkan, agar pihak Pelindo selaku penguasa lahan dan pemilik konsesi dari pemerintah, mengembalikan pola sewa lahan dalam jangka pajang dan harga yang disesuaikan, bukan seperti sekarang," kata Yance.

Tertutama PT Pelindo III, kata Yance, kini sudah mulai membuka diri terhadap usulan dan negosiasi harga sewa lahan dan masa kontrak. "Kami akan terus berjuang melakukan ini, sebab kalau menggunakan pola yang sekarang ini, sangat tidak kompetitip," jelasnya seperti dikutip dari Bisnisnews.id.

Padahal, untuk satu galangan kapal di kawasan pelabuhan memerlukan lahan 5000 meter persegi sampai 30 ribu meter persegi. "Tinggal dikalikan saja, berapa kami harus bayar per tahun, hanya untuk sewa lahan. Belum lagi investasi lainnya," tegasnya.

Khusus galangan kapal yang dikelola PT Dumas Tanjung Perak Shipyards, satu galangan rata-rata membutuhkan lahan 1 - 3 hektar. "Ini kan untuk pelabuhan di Pelindo III, masing-masing beda," jelasnya.

Menurutnya, sebelumnya sewa lahan untuk galangan di dalam kawasan pelabuhan kontraknya diberikan selama 20 tahun. Pengusaha galangan membayar uang sewa kepada Pelindo setiap tahun sampai habis masa kontrak. "Tapi sekarang kontraknya cuma satu sampai dua tahun, harga sewanya juga tinggi," jelas Yance. (*/hp)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini