» » » Tol Laut dan Poros Maritim Yang Salah Arah

eMaritim.com, 1 Juni 2018



Banyak yang tidak menyadari ketergantungan ekspor komoditas dan impor Indonesia kepada kapal asing sudah memasuki stadium akut semenjak berpuluh tahun lalu, 
Indonesia tidak punya ketahanan angkutan kapal sama sekali dalam konteks internasional. Jika terjadi persaingan dengan negara lain penghasil komoditas yang sama, sedikit saja issue tentang lingkungan hidup Indonesia di blow up di dunia internasional,  maka sebuah pelarangan mengangkut hasil bumi Indonesia akan meruntuntuhkan ekonomi negara ini. Ingat, umumnya tambang batubara di Indonesia (sebagai contoh) menyisakan problem perusakan lingkungan hidup yang sulit diatasi berupa danau-danau hitam pekat di hutan-hutan Kalimantan dan Sumatera. 

Dengan 95 persen hasil ekspor impor Indonesia diangkut oleh kapal asing, apakah gelar negara maritim pantas disandang Indonesia? Berkacalah, dan kita akan sadar betapa rentannya negara ini dalam hubungan perdagangan internasional. 

Memiliki 250 juta penduduk dan hasil bumi melimpah, kekuatan Indonesia jauh lebih hebat dibanding Sriwijaya ataupun Majapahit dimasa lalu. Tetapi keroposnya sendi ekomomi negara ini secara tidak sadar sangat diharapkan dan bahkan direncanakan oleh negara-negara tetangga bahkan oleh negara dari seberang samudra. Ketergantungan Indonesia terhadap angkutan kapal asing bisa menjadikan kita mudah dikendalikan secara ekomomi dan itulah yang terjadi setelah 73 tahun merdeka. 

Secara kasat mata, dunia pelayaran Indonesia sedang menghadapi saat-saat kritis dimana hasil ekspor Indonesia diangkut oleh kapal-kapal asing tidak cuma di pelabuhan utama,  tetapi mulai merambah ke banyak pelabuhan kecil di Indonesia. Pelemahan ini sangat massive dan rapih dilakukan oleh pelayaran asing serta mendapat restu dari pemerintah dengan bungkus cantik berjudul peningkatan ekspor dan memotong biaya logistik. 

Secara ramai ramai pejabat pemerintahpun mengeluhkan mahalnya biaya angkutan kapal domestik Indonesia apabila dibandingkan dengan pelayaran asing. Bukannya sama-sama memperbaiki keadaan, malah secepat kilat memajukan pelayaran asing sebagai problem solver ekspor komoditas Indonesia. Efek samping dan bahaya dari kebijakan tersebut tidak pernah disadari, terutama bagi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu meraja lelanya kapal-kapal asing di pelosok Nusantara. 

Dengan bunga pinjaman masih di angka 2 digit, sulitnya perbankan memberikan kredit pembelian dan pembangunan kapal, masa loan yang pendek, birokrasi pengurusan sertifikat kapal yang rawan pungli, harga BBM yang lebih mahal dari negara tetangga, pemalakan kapal di laut oleh aparat berseragam mulai dari AL,  POLAIR, KPLP sampai LSM, maka membandingkan biaya operasi kapal Indonesia dengan kapal asing ibarat bumi dan langit. Rasanya terlalu naif apabila pejabat pemerintah mengeluhkan mahalnya biaya angkutan laut domestik. 

Ketidak pahaman ini belakangan malah mendorong pemerintah seperti ingin merubah DJPL menjadi perusahaan pelayaran, ratusan kapal dibangun menggunakan uang rakyat,  dioperasikan dengan subsidi uang rakyat dan berkompetisi di beberapa rute dengan pelayaran rakyat. Entah siapa yang membisikkan kepada kepala negara harus membangun ratusan kapal, yang pasti sebagian dari rute kapal mulai di revisi, pengoperasian kapal mulai ditawarkan kepada swasta, bahkan sampai pelabuhan yang mangkrakpun ditawarkan. 

Pembangunan ekonomi makro Indonesia sebenarnya sudah dilakukan dengan baik pada masa program transmigrasi dahulu. Kesadaran bahwa setiap pulau harus digali komoditasnya perlahan menjadikan daerah eks transmigran berubah menjadi sentra industri dimasa kini. Sayangnya berganti pemerintah, berganti pula kebijakannya. Hanya budaya korupsi dan budaya penyerapan APBN yang tidak berubah. 

Keinginan menjadikan Tol Laut sebagai program unggulan sayangnya tidak dipahami oleh penyelenggara pemerintahan, Tol Laut adalah dimana semua kapal berlayar dengan kecepatan penuh karena membawa muatan dan sudah ditunggu oleh muatan balik di pelabuhan tujuannya. 
Poros maritim dunia adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia atas komoditas kita dan juga impor kebutuhan negara, hal ini tentunya dilakukan dengan kapal Indonesia. 

Untuk itu dibutuhkan keseimbangan neraca perdagangan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, sama saja seperti perdagangan antar benua. Kesimbangan itu hadir dalam bentuk tersedianya muatan kapal yang dihasilkan dari komoditas di setiap pulau atau negara. Kapal akan bergerak cepat apabila ada muatan yang diangkut dan muatan yang sudah menunggu. 

Jadi apa yang menggerakkan Tol Laut dan Poros Maritim? Itulah yang disebut komoditas, di atas kapal disebut sebagai muatan, dan dalam istilah perdagangan disebut sebagai trade.(Capt.Zaenal Arifin Hasibuan) 

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini