Komentar
Jakarta, eMaritim.com – Menjelang 4 (empat) tahun penyelenggaraan
Tol Laut, Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
terus memaksimalkan dan mendorong produktivitas muatan tol laut agar tujuan
penyelenggaraan tol laut yaitu terciptanya konektivitas wilayah di Indonesia
sehingga dapat menurunkan disparitas harga antara Indonesia wilayah Barat dan
Indonesia wilayah Timur.
Penyelenggaraan program Tol Laut sebagai salah satu program
unggulan Pemerintahan Joko Widodo, terus dievaluasi guna mendapatkan masukan
dan perbaikan agar tujuan penyelenggaraan tol laut tersebut tepat sasaran.
Adapun, evaluasi tol laut terus dilakukan baik dari sisi
ketepatan jadwal, keandalan sarana prasarana pendukung di pelabuhan,
konektivitas, biaya-biaya, efektivitas dan efisiensi penggunaan ruang muat
untuk muatan berangkat dan muatan balik, serta tentunya dampak pelaksanaan
program tol laut terhadap disparitas harga barang kebutuhan pokok dan barang
penting.
“Yang jelas, Pemerintah terus mengevaluasi dan melakukan
sejumlah perbaikan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Program Tol Laut,
yakni menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil,
terluar dan perbatasan (T3P), serta menjamin ketersediaan barang dan mengurangi
disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia,”
ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu
Handoko hari ini di Jakarta (24/8).
Saat ini, menurut Capt. Wisnu, yang sering dikeluhkan dan
menjadi sorotan adalah rendahnya tingkat keterisian kapal yang kembali dari
Kawasan Timur Indonesia (KTI), padahal pemanfaatan jasa tol laut untuk
mendistribusikan hasil produksi masyarakat di KTI ke sentra pemasaran di Pulau
Jawa bisa dibilang lebih menguntungkan karena harga angkut yang relatif lebih
murah dan juga dapat mendongkrak produktivitas dan membuka lapangan pekerjaan
yang lebih luas.
“Oleh karena itu, guna menciptakan keseimbangan perdagangan,
kami terus memotivasi dan mendorong para kepala daerah dan pelaku pasar,
terutama di Kawasan Indonesia Timur, supaya mengirimkan hasil industri dan
potensi unggulan daerah mereka melalui Program Tol Laut,” ujar Capt. Wisnu.
Langkah-langkah yang diambil dalam upaya tersebut, lanjut
Wisnu, meliputi upaya pengadaan reefer container sebanyak 40 (empat puluh) unit
untuk muatan balik mengangkut ikan dan menyiapkan mekanisme pemberian potongan
(diskon) biaya angkut (freight) untuk muatan balik terhadap 5 (lima) unit dry
container dan 5 (lima) unit reefer container pertama yang dibooking.
"Dan ini dipastikan tidak ada penambahan pagu subsidi.
Selama ini dengan anggaran 447 M, kami melakukan efisiensi dan mengurangi
pengeluaran yg tidak perlu. Dan terbukti program tol laut angkutan barang bisa
mengoperasikan 19 kapal dari target 15 kapal tahun 2018 ini. Bahkan kita masih
akan menambah 3 kapal feeder lagi sebelum akhir tahun sehingga total 22
kapal," ujar Capt. Wisnu.
Adapun angka subsidi tersebut masih lebih kecil dibandingkan
dengan program subsidi transportasi yang lainnya.
“Selain itu, kami juga sedang mengkaji kemungkinan untuk
pembebasan freight, terutama pada kondisi muatan tidak penuh dari Pelabuhan
Tanjung Perak ke daerah T3P untuk dry dan reefer container kosong melalui
subsidi operasi kapal dengan operator PT. Pelni, sehingga dalam hal ini tidak
ada tambahan subsidi lagi karena kapal sudah dicharter PP," lanjut Capt.
Wisnu.
Terkait usulan beberapa pihak bahwa Pemerintah diminta
memberikan subsidi juga ke semua kegiatan container handling dan reposisi di
pelabuhan, usulan tersebut untuk saat ini belum tepat.
Menurut Capt. Wisnu, hal tersebut belum tepat karena pada
tahap sekarang ini, Pemerintah lebih fokus dulu pada pemerataan akses
kapal-kapal agar bisa masuk ke daerah T3P supaya masyarakat disana bisa
merasakan hasil dari konektivitas kapal laut.
"Dan sekarang ini sudah jauh lebih baik dari kondisi
sebelumnya, dimana saat ini tol laut bisa memasuki 58 pelabuhan. Dalam waktu
dekat ini tol laut juga segera membuka jalur baru di koridor Sulawesi terutama
di bagian Barat yang selama ini belum dilalui kapal barang liner," ujar
Capt. Wisnu.
Sementara itu, biaya di pelabuhan yang tinggi dan logistic
cost yang mahal akan terus diperbaiki dengan perbaikan dan peningkatan
fasilitas bongkar muat pelabuhan di wilayah KTI dan konsolidasi tarif Tenaga
Kerja Bongkar Muat (TKBM) secara tripartit, meningkatkan akses jalan menuju
pelabuhan dengan kapasitas beban trucking container, konektivitas dengan moda
udara, penyeberangan, perintis dan pelra.
"Dengan keterbatasan anggaran, tentunya tidak semua
masalah diselesaikan Pemerintah dengan subsidi. Membangun kemandirian swasta
dan mengoptimalkan niaga produk daerah jauh lebih bermanfaat daripada
mengandalkan subsidi. Pengadaan dan sewa kontainer reefer, lebih semata-mata
menjadi kail karena memang jumlah reefer kontainer yang ada saat ini masih
terbatas begitu juga fasilitas listrik pada pelabuhan-pelabuhan di KTI,"
kata Capt. Wisnu.
Capt. Wisnu menambahkan bahwa term subsidi yang digunakan
oleh Ditjen Perhubungan Laut adalah berth to berth (dari dermaga ke dermaga) oleh
sebab itu Pemerintah juga memberikan subsidi terhadap biaya stevedoring yang
artinya secara tidak langsung, Pemerintah juga memberikan subsidi terhadap
stevedoring.
Capt. Wisnu juga menambahkan bahwa dengan adanya kapal tol
laut, diharapkan bisa terjadi Balance Trade antara kawasan Barat dan Timur yang
tentunya juga dapat mendukung sektor Kelautan dan Perikanan.
Lebih lanjut, Wisnu menambahkan, bahwa Ditjen Perhubungan
Laut juga terus melakukan sosialisasi dan pembinaan Program Tol Laut secara
berkesinambungan kepada Pemerintah Daerah, BUMN, Asosiasi Pelayaran, Operator
Penyelenggara Tol Laut, serta stakeholder terkait. Kegiatan ini dilakukan
secara sinergi bersama sama dengan kementerian dan Lembaga terkait seperti
Kemenko Maritim, Kementerian Perdagangan, Bappenas, dan Badan Nasional
Pengelola Perbatasan.
“Tahun ini kita sudah laksanakan kegiatan sosialisasi ke
beberapa daerah, yaitu Dobo, Manado, Surabaya, Merauke, dan Nias. Dengan
penyelenggaraan sosialisasi ini, diharapkan semua pihak yang terkait dapat
lebih mengerti dan memahami manfaat Program Tol Laut dan serta memanfaatkan
penggunaan IT berupa penyediaan Sistem Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK)
yang memberikan informasi ketersediaan ruang muatan untuk kapal Tol Laut
tertentu dan pada jadwal tertentu, dengan harapan jangkauan tol laut ke
depannya semakin luas dengan pelayanan yang semakin baik, dan tentunya akan
memberikan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru tanah
air,” tutup Capt. Wisnu.(*)
