Komentar
"Target
kita kapal tol laut saat kembali harus terisi 50 hingga 60 persen hasil-hasil
perkebunan, pertanian dan terutama perikanan dari Maluku untuk dibawa ke daerah
lain, terutama Pulau Jawa," kata Menhub saat menjadi pembicara pada fokus
grup diskusi Manajemen Pemerintah Era Digital digagas oleh Kementerian
Komunikasi dan Informasi, di Ambon, Senin (13/8) seperti dikutip dari
Antaranews.
Tetapi
hingga saat ini kapal tol laut yang menyinggahi sejumlah kabupaten/kota di
Maluku, saat kembali hanya bisa mengangkut 35 persen barang dan hasil produksi
masyarakat dan umumnya milik pengusaha setempat.
Menurutnya,
pemanfaatan jasa tol laut untuk mendistribusikan hasil produksi masyarakat
Maluku ke sentra pemasaran di Pulau Jawa, jauh lebih mudah karena harga angkut
relatif murah serta berdampak mendongkrak produktivitas dan membuka lapangan
pekerjaan lebih luas.
"Karena
itu saya sudah bicara dan minta tolong Gubernur Maluku Said Assagaff agar bisa
didorong peningkatan kapasitas angkut hasil produksi masyarakat dari Maluku
hingga mencapai 60 persen melalui jasa tol laut, terutama produk kopra dan
berbagai jenis hasil perikanan mengingat kualitasnya sangat baik dan diminati
baik di dalam maupun luar negeri," katanya.
Menhub
menegaskan, program tol laut selain mewujudkan konektivitas antardaerah juga
menekan kesenjangan harga antara wilayah Barat danTimur Indonesia yang
disebabkan tidak adanya kepastian ketersediaan barang.
Dia
mencontohkan jika harga kopra dan ikan di Maluku jatuh atau anjlok, maka bisa
disiasati dengan dijual ke Pulau Jawa dengan memanfaatkan jasa tol laut. Dalam
jangka dua minggu saja satu ton ikan atau kopra sudah bisa dijual di Surabaya.
"Dengan
jasa tol laut kita siapkan kontener dan disubsidi. Jika dimungkinkan distribusi
dan pemasaran ikan dari Maluku ke negara tetangga seperti Darwin, Australia
Utara atau Republik Palau mengunakan pesawat jika, Kami siap memberikan
subsidi," ujar Menhub.
Disinggung
adanya monopoli arus masuk-keluar barang dari Maluku oleh oknum-oknum tertentu
sehingga disparitas harga masih terjadi, Menhub menegaskan, akan segera
melakukan pengkajian dan penertiban.
"Era
digital saat ini memudahkan kita memantau barang yang dibawa dari Surabaya ke
Maluku teregister sampai ke tujuan. Jika diduga dikelola oleh oknum yang sama
berarti ada monopoli sehingga harga barang tetap tinggi. Ini yang akan saya
selidiki dan tertibkan," tandasnya. (*)
