Komentar
eMaritim.com,1 November 2018
Pengurus Kesatuan Pelaut Indonesia digugat oleh Tim Peduli Aset Aset Milik Anggota KPI beberapa hari belakangan ini seperti yang disampaikan Ketua Tim TPAMA-KPI Bapak Tony Pangaribuan. Disampaikan bahwa hal yang menjadi permasalahan adalah transparansi laporan keuangan yang tidak pernah dilakukan Pengurus KPI sampai saat ini.
Tidak tanggung tanggung, laporan pengaduan ditujukan kepada Presiden RI, Kapolri, Ketua KPK, Menko Maritim, Menteri Tenaga Kerja dan beberapa Kementerian lain.
Tony Pangaribuan mengatakan ; ”Dalam laporan serah terima antara Mathias Tambing ( Ketua KPI saat ini) yang bukan seorang pelaut kepada Sekjend KPI Budiasa yang baru menjabat, disebutkan bahwa aset organisasi KPI adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) gedung di Jl. Cikini Raya No. 58AA/BB Jakarta Pusat, SHM gedung di Jl. Cikini Raya No. 60 QQ/RR/SS Jakarta Pusat, SHM tanah, dan ruko di Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara. Ada juga SHM tanah seluas 3.300 m2 di Jakarta, SHM tanah seluas 50 hektar di Muara Gembong Bekasi, 8 unit mobil type minibus, dan keuangan organisasi KPI di bank senilai Rp 128 miliar".
“Laporan Serah terima asset tersebut tidak diterima oleh
Budiasa yang baru menjabat Sekjend KPI, karena menurut perhitungannya dana yang ada di bank seharusnya
bernilai 263 miliar rupiah” sambung Tony.
Kemelut keuangan organisasi KPI juga diperparah oleh penerimaan setoran bayaran pembuatan Kartu Identitas Pelaut atau Seafarers Identify Document (SID) yang diterbitkan oleh Ditjen Hubla Kemenhub dan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang ditangani oleh Wakil Sekjen KPI Sonny Pattiselano yang mencapai Rp 8 milyar lebih. Disebutkan oleh Presiden KPI Mathias tidak masuk kas organisasi KPI, sehingga menjadi tanggung jawab Wasekjen Sonny. Belakangan Sonny berhenti dari jajaran pengurus KPI.
Atas dasar itulah Tony Pangaribuan dan rekan-rekannya melaporkan Pengurus KPI saat ini, dan atas dasar keinginan memperbaiki nasib pelaut Indonesia agar bias ditangani oleh orang yang kompeten, jujur dan berwibawa. Sudah saatnya pemerintah campur tangan di dalam kisruh organisasi Pelaut ini, ada ratusan ribu pelaut Indonesia dan yang menyedihkan ada ratusan milyard uang yang dilaporkan telah diselewengkan oleh pengurusnya.(jan)
