Sejumlah Persoalan Mendasar di Sektor Kelautan Guna Percepat Kebijakan Maritim Harus Segera Dibenahi

Jakarta, eMaritim.CoM,-Sejumlah persoalan mendasar di sektor kelautan guna mempercepat kebijakan maritim harus segera dibenahi. Pemerintah Joko Widodo- Jusuf Kalla perlu fokus pada produksi dan jasa dengan penguatan pelaku industri nasional.

Pakar Kelautan dari Universitas Pattimura, Ambon, Alex Retrauban, mengatakan persoalan mendasar sektor kelautan adalah kemandirian. Hal itu harus menjadi prioritas penyelesaian pemerintah."Kemandirian harus menjadi urat nadi pengelolaan kelautan denganmemberdayakan sumber daya kelautan dan perikanan serta mengurangi ketergantungan impor," katanya.

Persoalan lainnya adalah kemampuan pengawasan. Industri kelautan dan perikanan Indonesia masih jauh tertinggal dari negara tetangga akibatlemahnya teknologi, sarana pengawasan, dan ketahanan nelayan.

Indonesia perlu mencontoh Tiongkok yang lama dikenal sebagai negara maritim. Hal itu ditandai industri perkapalan tumbuh pesat, teknologi kapal maju, dan pengamanan laut yang mumpuni. Pengelolaan laut perlu difokuskan pada dua fungsi.

Pertama,fungsi produksi yang meliputi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati laut.Pengelolaannya perlu difokuskan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.Kedua,laut sebagai penawar jasa yang meliputi pelabuhan, perkapalan, galangan, dan pengawasan laut. Hal ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang terkait.Saat ini ada 14 kementerian/lembaga terkait kelautan.Sinergi antar-kementerian dan lembaga yang masih lemah perlu dibenahi guna mempercepat realisasi kebijakan hulu-hilir terkait kelautan.

(pulo lasman simanjuntak)