» » » Dirjen Capt.Bobby R Mamahit : Kemenhub Anggarakan Rp 25 Miliar untuk Studi Kelayakan Pelabuhan Cimalaya yang Baru

Jakarta,eMaritim.Com,-Kementerian Perhubungan telah menganggarkan maksimal Rp25 miliar untuk studi kelayakan Pelabuhan Cilamaya yang baru karena penggeseran lokasi sekitar lebih dari tiga kilometer ke arah Timur.

"Kita anggarkan 'feasibility study' (studi kelayakan) Rp25 miliar dari APBN, kalau bisa irit lebih bagus. Kalau pun lebih nanti akan dikembalikan ke kas negara," kata Dirjen Perhubungan Laut Capt. Bobby R Mamahit dalam diskusi bersama wartawan dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Kemenhub, Jakarta, Rabu(22/4/2015).

Bobby menjelaskan nantinya Juni mulai bisa dilakukan studi kelayakan dan tahun ini diperkirakan selesai.

Dia mengatakan sebelumnya akan dilakukan tender terlebih dahulu yang pengumumannya akan dilakukan Mei mendatang.

"Juni mulai studi kelayakannya, minimal tiga bulan sampai Agustus. Nanti tinggal pendalaman saja karena bahannya sudah didapat dari studi yang lalu," katanya.

Dia menyebutkan akan ada sekitar enam lokasi yang akan dikaji ulang, tetapi fokus utama yakni, lokasi yang aman dari pipa minyak dan gas milik PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (ONWJ) karena polemik itu yang menjadi salah satu pemicu penggeseran lokasi pelabuhan tersebut.

Bobby mengatakan perkiraan lokasi baru pelabuhan antara Tarumanegara sampai ke Indramayu, Jawa Barat.

"Saya engga sebutkan tempatnya yang pasti lebih ke arah Timur Cilamaya, tapi masih di Jawa Barat, bukan Jawa Tengah karena tujuannya mendekatkan Cikarang, supaya ada kompetisi dengan Tanjung Priok karena selama ini 70 persen distribusi ke Cikarang itu dari Tanjung Priok," katanya.

Pertimbangan lokasi pelabuhan, lanjut dia, berpatokan pada kondisi wilayah, yakni pantai utara Jawa (Pantura), perhitungan arus, kondisi kedalaman laut dan kondisi daratannya.

Direktur Jenderal  Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Cappt.Bobby R Mamahit memperkirakan proyek pelabuhan tersebut mulai konstruksi 2017, selesai pada 2020 dan beroperasi pada 2022. "Kalau 'molor' sedikit, paling setahun," katanya.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedi Supriyadi Priyatna mengatakan studi kelayakan yang baru ini tidak lagi melibatkan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) karena menghindari konflik kepentingan.

Sebagai gantinya, pihaknya akan menunjuk konsultan independen lain, untuk sementara ini calon konsultan yang disebut-sebut akan direkrut, yakni Mcdeermott dari Kanada.

Dedy memperkirakan studi yang dilakukan oleh JICA memakan biaya dari 2,5-3 juta dolar AS, namun untuk studi kelayakan saat ini dia memperkirakan akan menghabiskan 1,5-2 juta dolas AS.

Terkait penggunaan APBN dalam proyek itu, Menhub Jonan mengatakan bahwa penggunaan uang negara tersebut hanya untuk studi kelayakan agar hasilnya independen, namun untuk pembangunannya tetap diserahkan ke swasta 100 persen. "Kalau studinya memang APBN, tapi kalau untuk proyeknya seluruhnya swasta," katanya.

Di sisi lain, menurut Ketua Umum Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (Insa) Carmelita Hartoto, pembangunan pelabuhan tersebut bisa segera dimulai tidak perlu menunggu hasil studi baru karena akan memakan waktu yang sangat lama.

"Kalau studi lagi, maka kita akan makin sulit memiliki pelabuhan baru selain Tanjung Priok yang sudah padat dan tidak efisien dalam menampung aliran logistik," katanya.

Menurut hasil kajian JICA, total investasi pelabuhan di wilayah Utara Jawa Barat tersebut diperkirakan mencapai Rp34,5 triliun dengan prakiraan pembangunan dimulai pada 2016 dengan rincian pengerjaan tahap I ditaksir, sekitar Rp23,9 triliun dan tahap II Rp10,6 triliun.

Studi Kelayakan Tahun Ini Selesai

 Kementerian Perhubungan akan melakukan studi kelayakan pembangunan pelabuhan baru di Jawa Barat menggantika Cilamaya yang sebelumnya dibatalkan oleh Wapres Jusuf Kalla.

Feasibility study pembangunan pelabuhan baru peganti Pelabuhan Cilamaya tersebut di perkirakan membutuhkan anggarakan Rp25 miliar. Sedangkan Japan International Cooperation Agency dipastikan tidak ikut terlibat.

Dirjen Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan, Capt. Bobby R. Mamahit mengatakan biaya studi kelayakan itu dianggarakan dari Dirjen Perhubungan Laut dan diperkirakan studinya tahun ini selesai.
“Kalau anggarannya kelebihan nanti akan kita kembalikan ke kas pemerintah,” ujar Bobby kepada wartawan
Sedangkan.yang melaksanakan studi kelayakan nantinya harus konsultan lokal karena anggarannya bersumber dari APBN. Nantinya akan dicarikan wilayah yang aman dan jauh dari.kegiatan migas di laut

Dari sembilan wilayah yang direkomendasikan di studi JICA yang lalu, sekitar lima wilayah akan dimasukan ke studi kelayakan yang baru.

 “Antara lain Tarumanegara sampai Indramayu," jelasnya.

  (antara/harnas/poskotanews.com/pulo lasman simanjuntak)
sumber foto :harianterbit.com

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini