Komentar
Dirinya mengatakan penambahan rute-rute baru dalam program tol laut akan mempercepat proses distribusi barang dan jasa serta logistik ke daerah-daerah terdepan, terluar dan tertinggal.
"Dampak lain dari program tol laut juga akan mempercepat proses waktu bongkar muat di pelabuhan, sehingga tidak terjadi antrean dan penumpukan barang seperti yang terjadi selama ini," katanya di Kupang, Kamis.
Menurut dia, selama ini, lamanya waktu bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan antarpulau, karena belum adanya peraturan yang mengatur tentang Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).
Sehingga program tol ini juga telah menginspirasi daerah-daerah untuk segera menerbitkan peraturan daerah untuk mewujudkan strategi efektivitas bongkar muat termasuk berkomitmen untuk mengalokasikan dana untuk membantu TKBM karena tol laut mulai berorientasi pada perdagangan dan bisnis pada sektor kelautan.
"Agar orientasi bisnis itu terwujud, maka perlu disediakan aneka barang dan jasa serta komoditi andalan dari setiap daerah, sehingga arus lalu lintas pemanfaatan tol laut benar berdampak bisnis bagi kalangan pengusaha," katanya.
Menurut dia, tanpa adanya barang dan jasa sepanjang daerah yang dilintasi kapal-kapal tol laut, maka bisa jadi orientasi bisnis yang diharapkan tidak terwujud.
"Kalau pada tahap awal ada kebijakan untuk disubsidi pemerintah bisa saja dimaklumi tetapi tidak untuk selamanya, karena akan menyulitkan pengusaha di sektor maritim untuk mju dan berkembang secara mandiri," katanya.
Sehingga menurut dia, kebijakan pemberian subsidi pada tahap awal pengoperasian tol laut ini diharapkan hanya berlangsung sementara. "Sebagai program perintis, pemerintah boleh saja memberikan subsidi, tetapi harus ada tenggat waktu, agar tidak mematikan pengusaha sektor ini," katanya.
Misalnya ada trayek yang disubsidi untuk bawa bahan baku sehingga belum berorientasi bisnis tapi benar-benar perintis karena subsidi pemerintah hanya pada BBM.
Karena itu ke depannya pengoperasian tol Laut bukan hanya bergantung pada subsidi pemerintah saja.
Oleh sebab itu, jika sudah berjalan untuk beberapa waktu, pemerintah juga harus memikirkan aspek bisnisnya sehingga juga membawa untung yang bisa digunakan untuk mengembangkan rute-rutenya.
Selain tol laut berorientasi bisnis, ia juga mendukung konsep membangun sektor kelautan dan perikanan terlebih konektivitas transportasi laut antar-daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) untuk membuka isolasi antarpulau di daerah itu.
Sebab selama ini belum semua pulau yang berpenghuni di NTT dilayani oleh kapal- kapal, baik kapal ferry yang dikelola PT ASDP dan PT Flobamor, kapal perintis maupun kapal milik PT Pelni, sehingga perlu ada konsep pembangunan sarana dan prasarana ke arah sana," katanya.
Selama ini, katanya kapal- kapal seperti itu, hanya melayani atau menyinggahi pulau- pulau besar seperti Flores, Sumba, Timor, Adonara, Solor, Lembata, dan Sabu. Sedangkan sebagian besar pulau lainnya termasuk pulau Terluar di Nusa Tenggara Timur belum dilayani dengan kapal-kapal yang memadai.
Sehingga diharapkan, ketika semua pengelolaan kapal di bawah koordinasi PT Pelni, isolasi antarpulau yang terkategori 3T di NTT bisa terjawab.
Dia juga mendukung program penambahan kapal dan pembukaan rute-rute pelayaran baru untuk mempercepat distribusi logistik dari Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi NTT ke berbagai wilayah lain di daerah ini.
Dengan semakin lancarnya distribusi logistik sebagai akibat banyaknya armada perintis akan memberikan banyak dampak termasuk menekan harga jual barang kebutuhan pokok yang ada.
"Jika distribusi barang cepat dan lancar dengan ongkos terjangkau, maka harga jualnya akan semakin terjangkau. Hal itu akan sangat memberikan dampak kepada daya beli yang tinggi bagi warga di pelosok daerah ini," katanya. (Okezone.com / Rhp) (SUmber Foto: Istimewa)
